Wahananews-Papua Barat | Jaringan Damai Papua (JDP) senantiasa mendorong penyelesaian damai sebagai pilihan media bagi Pemerintah Indonesia dengan para elit politik di Tanah Papua.
Khususnya kelompok resisten seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) maupun United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang saat ini memiliki posisi di wilayah Pasifik Selatan dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca Juga:
Ini Pernyataan Sikap Jaringan Damai Papua (JDP) Terkait Penembakan Yan Christian Warinussy di Manokwari
Melalui juru bicara JDP, Yan Christian Warinussy, SH mengatakan bahwa JDP akan mendorong pilihan jalan damai melalui dialog sangat penting untuk terus dilakukan oleh para pihak yang terlibat konflik politik jangka panjang di Tanah Papua saat ini.
Demikian keterangan tertulis Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, SH kepada Wahananews.co melalui pesan WhatsApp, Rabu (30/11).
JDP memandang bahwa pilihan adu domba dengan model provokasi termasuk "pengibaran bendera Bintang Kejora tanpa identitas pelaku" yang seringkali terjadi menjelang atau pada tanggal 1 Desember tiap tahun di seantero wilayah Tanah Papua hanyalah merupakan kerja kontra intelijen.
Baca Juga:
Jaringan Damai Papua (JDP) Serukan kepada Semua Pihak yang Berkonflik di Tanah Papua Menempuh Jalan Damai
Serta bersifat pencitraan semata dan cenderung bertujuan "memenuhi target" lahirnya konflik yang cenderung demi meraup dana pengamanan di Tanah Papua dari waktu ke waktu bagi sebagian elit petinggi institusi keamanan di Tanah Papua dan Indonesia umumnya.
Ini justru senantiasa menjadi pemicu yang melahirkan pecahan konflik baru yang senantiasa hendak "dipelihara" demi tujuan politik ekonomi semata.
JDP berharap pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin justru mampu lebih mengedepankan langkah dialog dengan pihak-pihak resisten seperti TPN PB dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun ULMWP.
Pilihan dialog demi menghentikan konflik dan memulihkan situasi sosial kemasyarakatan dengan langkah pembangunan akan makin meningkatkan kepercayaan rakyat Papua akan lahirnya keadilan dan kesejahteraan sosial tanpa tekanan keamanan.
JDP turut memberi apreasiasi atas langkah awal pemerintah Presiden Joko Widodo yang memberi memberi kepercayaan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), guna melakukan penandatanganan kesepakatan memulai Jedah Kemanusiaan (Humanitarian Pause) pada tanggal 11 November 2022 lalu di Geneva, Swiss dengan ULMWP dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan dihadiri Dewan Gereja di Tanah Papua.
Menurut Warinussy, bagi JDP pilihan para pihak tersebut dalam mengawali dialog damai dengan pelaksanaan Jedah Kemanusiaan di wilayah konflik Tanah Papua adalah langkah bijak dan sangat bermoral.
Karena prioritas perhatian kepada rakyat tak berdosa yang terjebak dalam konflik bersenjata antara TNI/Polri dengan TPN PB/OPM yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun adalah cara yang adil dan penting saat ini.
JDP senantiasa mendorong pihak yang berkonflik di Tanah Papua untuk terus mengedepankan jalan dialog dalam menginisiasi proses perdamaian.
Pilihan Jedah Kemanusiaan sangat krusial dan perlu dijadikan salah satu langkah awal dalam upaya mengakhiri konflik bersenjata yang senantiasa merugikan dan utamanya selalu menempatkan rakyat Papua sebagai korban dari waktu yang panjang, melelahkan dan tidak pernah memperoleh keadilan di atas tanah airnya sendiri.
Bahkan selalu memupuk impunitas bagi terduga pelaku kejahatan kemanusiaan dan kekerasan terhadap rakyat sipil di Tanah Papua, demikian Yan Christian Warinussy. [hot]
