Wahananews-Papua Barat | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat merilis capaian kinerja mereka tahun 2022.
Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kajati Papua Barat, Juniman Hutagaol dan dihadiri oleh jajaran Kejati Papua Barat serta turut ikut secara virtual jajaran Kejari se-Provinsi Papua Barat, Kamis (22/12).
Baca Juga:
LP3BH Manokwari Apresiasi Kajati Papua Barat atas Penangkapan RFYR Terkait Proyek Pembangunan Pelabuhan Yarmatum
Dalam kegiatan tersebut Kajati menyampaikan bahwa kinerja bidang pembinaan terkait optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2022 di Kejati dan Kejari yang ada di Papua Barat lebih dari 90 persen per tanggal 21 Desember 2022.
Sementara dalam kinerja bidang intelijen Kejati Papua Barat melakukan pengamanan pembangunan strategis, melakukan penyuluhan hukum dalam bentuk kegiatan jaksa masuk sekolah dan jaksa menyapa. Melakukan penerangan hukum ke lembaga pemerintahan serta di perguruan tinggi.
Baca Juga:
Kasus Proyek Tiang Pancang Pelabuhan Yarmatum Teluk Wondama, Akhirnya Buronan RFYR Tertangkap di Jakarta
Selain itu, bidang intelijen juga berhasil melakukan pengamanan DPO satu orang, dan melakukan penelusuran aset para tersangka.
Sementara kinerja bidang tindak pidana umum, dalam persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum se-Papua Barat mencapai 86 persen.
Sedangkan untuk kinerja bidang tindak pidana khusus, selain berhasil menyelesaikan beberapa perkara, juga telah berhasil melakukan pengembalian kerugian uang negara jalur pidana khusus sebesar Rp. 965.060.113.
Kajati dalam keterangannya juga menambahkan bahwa kinerja bidang perdata dan tata usaha negara telah berhasil melakukan penyelamatan kerugian negara melalui jalur perdata.
"Dirincikan sesuai Satker adalah sebagai berikut. Satker kejati Papua Barat, Rp. 102.700.920.000, Kejari Fakfak, Rp. 11.536.920.000 dan Kejari Kaimana, Rp. 194.789.263", terang Hutagaol kepada awak media.
Sementara capaian kinerja bidang pidana militer telah berhasil menangani empat perkara, walaupun bidang ini masih baru. Hal ini dibentuk guna memudahkan proses hukum, dalam sebuah perkara yang didalamnya ada keterlibatan oknum anggota.
"Adapun keempat perkara yang telah berhasil ditangani adalah, tindak pidana jual beli senjata api ilegal, penganiayaan/pengeroyokan, menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM solar subsidi dan tindak pidana perjudian jenis kupon togel", terangnya.
Sedangkan kinerja bidang pengawasan, telah menerima empat aduan dan keempat aduan tersebut telah diselesaikan, tutup Kajati Papua Barat. [hot]