Wahananews-Papua Barat | Menjadi humas pemerintahan dituntut untuk memberikan informasi yang aktual, akurat, dan akuntabel kepada masyarakat.
Media massa menjadi salah satu stakeholder yang harus dirangkul untuk memastikan informasi yang disampaikan adalah benar dan tidak ambigu bagi masyarakat sebagai penerima pesan.
Baca Juga:
Fatsoen Politik dan Media: Menuju Media sebagai Pilar dan Bukan Perusak Demokrasi
Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan media massa dalam penyebarluasan informasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik (DAKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce dalam media meeting yang digelar di Jakarta belum lama ini.
“Kegiatan ini merupakan upaya dalam menguatkan sinergisitas dan kolaborasi pemerintah dengan media, sehingga kita juga jadi belajar bagaimana menyampaikan informasi yang lengkap dan juga efektif," ujarnya.
Baca Juga:
Peningkatan Angka Bunuh Diri di Indonesia: Sebuah Keprihatinan yang Perlu Perhatian Serius
Media sebagai penyebar luas informasi bagi publik memegang peranan penting, sehingga perlu dipastikan bahwa informasi tersebut diserap publik dan dipahami secara holistik.
Terlebih, ketika kini informasi dari media online di berbagai platform tersebar dengan lebih cepat dan dapat dijangkau berbagai lapisan masyarakat.
“Kebebasan pers sebagai anak kandung reformasi semakin kuat sekarang. Namun, tetap ada aturannya dan sepertinya kita semua sudah paham bahwa aturannya rigid dan ada hal publik yang harus dijaga ketepatannya serta dampaknya bagi masyarakat luas,” jelas Averrouce.
