Mendukung pernyataan tersebut, Editor in Chief iNews TV dan MNC News Channel Prabu Revolusi mengatakan, kegagalan komunikasi pemerintah seringnya disebabkan oleh tertutupnya informasi tersebut. Sedangkan di sisi lain, wartawan perlu punya gambaran utuh terkait topik tersebut agar dapat mengolah berita secara komprehensif.
Menurutnya, humas pemerintah harus kolaboratif dengan berbagai pihak, salah satunya dengan wartawan. “Ada off the record, ada yang on the record. Harus terbuka sama pers. Sangat mungkin informasi yang disuguhkan oleh humas datangnya dari media massa atau publik,” jelas Prabu.
Baca Juga:
Fatsoen Politik dan Media: Menuju Media sebagai Pilar dan Bukan Perusak Demokrasi
Diskusi kali ini juga membahas tentang juru bicara pemerintah yang baik bagi publik. Menurut Prabu, juru bicara instansi pemerintah harus seseorang yang bisa mendengarkan masyarakat.
"Jika cari juru bicara, carilah yang bisa mendengarkan publik. Jadi mendengar dulu, baru berbicara,” ungkap mantan news anchor tersebut.
Tak hanya melalui media mainstream, Prabu juga menyarankan agar pemerintah juga melakukan pendekatan ke content creator.
Baca Juga:
Peningkatan Angka Bunuh Diri di Indonesia: Sebuah Keprihatinan yang Perlu Perhatian Serius
Hal tersebut dikarenakan para content creator perlu mengetahui bahwa ruang publik tidak sebebas itu dan ada norma, nilai, serta tanggung jawab yang mengiringi konten tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi turut mendukung keterbukaan pemerintah terhadap rekan-rekan jurnalis.
Hal tersebut penting untuk meminimalisir kesalahpahaman terkait informasi yang diterima masyarakat, terutama bagi dirinya yang tak asing dengan informasi hoaks mengenai pandemi Covid-19.
