Dengan demikian, Papua dan Raja Ampat membentuk satu kesatuan bentang alam dan bentang laut yang menyediakan jasa iklim global sekaligus menopang salah satu pusat keanekaragaman hayati terpenting di bumi.
Di dalam sistem tersebut, masyarakat adat memegang peranan yang sangat penting. Selama ratusan bahkan ribuan tahun, masyarakat adat Papua telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Baca Juga:
Polemik MRP: Gejala Permukaan dari Krisis Otonomi Khusus Papua
Berbagai praktik pengelolaan tradisional, termasuk pengaturan wilayah adat dan sasi laut di Raja Ampat, menunjukkan bahwa masyarakat adat bukanlah objek konservasi, melainkan pengelola utama ekosistem.
Karena itu, masyarakat adat harus dipandang sebagai penyedia jasa iklim global. Mereka menjaga hutan dan laut yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh dunia.
Pengakuan hak masyarakat adat, penguatan kelembagaan adat, dan pembagian manfaat yang adil bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi merupakan bagian penting dari strategi global dalam menghadapi krisis iklim.
Baca Juga:
Dari Maluku Utara ke Raja Ampat: Penertiban Tambang dan Agenda Konsistensi Hukum
Gelombang panas yang telah menewaskan lebih dari 1.300 orang di Eropa menjadi pengingat bahwa ketika sistem iklim terganggu, tidak ada negara yang benar-benar aman dari dampaknya. Sebaliknya, ketika hutan Papua dan laut Raja Ampat tetap terjaga, manfaatnya dirasakan oleh seluruh umat manusia.
Karena itu, menjaga Papua dan Raja Ampat bukan hanya kepentingan lokal atau nasional, melainkan investasi global bagi masa depan bumi. Dan menjaga Papua pada akhirnya berarti memperkuat hak, peran, dan kepemimpinan masyarakat adat sebagai penjaga salah satu benteng terakhir iklim dan keanekaragaman hayati dunia.
Sumber Tulisan : Institut USBA
