Papua-Barat.WahanaNews.co, Raja Ampat - Sejak dibuka kegiatan dan perlombaan tanggal 3 Mei lalu, dalam rangka memeriahkan Hut Kabupaten Raja Ampat yang ke-21 dihadiri antusias masyarakat dari 24 Distrik.
Setidaknya ada kurang lebih 20 distrik yang terlibat dalam sejumlah jenis perlombaan dengan hadiah yang fantastis.
Baca Juga:
Menakar Kompetensi Charles Adrian Michael Imbir, Calon Bupati Raja Ampat 2024-2029
Sebut saja salah satu lomba dengan hadiah terbesar yaitu lomba suling tambur dengan hadiah Rp100 juta untuk juara I, Rp70 juta untuk juara II dan Rp50 juta untuk juara III.
Tak hanya lomba suling tambur, ada sejumlah perlombaan yang juga dilaksanakan, seperti lomba voli putra dan putri, lomba yospan, lomba karnaval budaya, lomba masak dan ada sejumlah kategori yang diambil dalam jenis-jenis perlombaan dengan hadiah yang juga fantastis.
Seluruh rangkaian kegiatan yang berjalan sejak tanggal 3-11 Mei 2024, diperkirakan Pemkab Raja Ampat menganggarkan lebih dari Rp1 Milyar untuk berlangsungnya acara tahunan tersebut.
Baca Juga:
Debat atau Parade Slogan Kosong, Membedah Keenam Kandidat Raja Ampat Usai Debat Publik Kedua
Dibalik kemeriahan itu, ada ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang hingga saat ini belum menerima haknya.
Terhitung hingga saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sama sekali belum membayar tunjangan seperti TPP dan ULP Guru PPPK selama 5 bulan.
Tak hanya tunjangan, ditambah dengan gaji bulan Mei yang hingga saat ini juga tak kunjung dibayarkan.
Lebih miris lagi, rapel gaji 5 bulan sesuai TMT Guru PPPK sejak menerima SK, sama sekali belum dibayarkan. Padahal diketahui, semua instansi lain telah melakukan pembayaran gaji maupun tunjangan kepada seluruh pegawainya.
Setiap bulan pada saat waktu dimana penerimaan gaji tiba, pegawai PPPK guru selalu bermasalah dari sisi data menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pegawai PPPK Kesehatan.
"Setiap bulan itu pasti PPPK guru yang menunggu dan menunggu, kalo PPPK Kesehatan itu selalu tepat waktu. Akhirnya kita bertanya terus, kenapa setiap bulan selalu begitu. Jawaban dinas setiap bulan juga sama, katanya ada data yang salah. Padahal hampir setiap bulan itu dinas minta data ulang-ulang, ungkap salah satu guru PPPK yang tidak mau disebutkan namanya, panggil saja SD.
SD mengatakan keterlambatan gaji tersebut membuat sebagian tenaga guru tidak bisa bertahan di tempat tugas dikarenakan kebutuhan hidup yang kadang tidak bisa terpenuhi.
"Ada teman-teman yang kadang tidak betah di tempat tugas, apa lagi yang jauh. Contoh yang tugas di Misool dan Ayau, kalau gaji lambat terus dorang punya kebutuhan makan bagaimana?. Instansi lain itu tanggal 5-7 itu gaji sudah masuk, tapi Guru PPPK itu kadang pertengahan bulan baru gaji masuk," ungkap guru tersebut.
Lanjutnya, yang bikin miris, kemarin waktu perayaan Hut Kabupaten Raja Ampat, Dinas Pendidikan tangani lomba-lomba yang hadiahnya puluhan sampai ratusan juta.
"Dong senang pegang uang besar tapi dong lupa kalau ada ratusan guru PPPK yang sedang menjalankan tugas namun haknya tidak dibayarkan," pungkasnya.
Pada pemberitaan ini, media WahanaNews.co masih berusaha menghubungi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat perihal keluhan guru PPPK tersebut.
[Redaktur: Hotbert Purba]