Upaya ini dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Kesbangpol juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang berbasis pada kearifan lokal. Papua Barat Daya memiliki keragaman budaya dan agama yang unik, sehingga pencegahan radikalisme memerlukan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif.
Pembentukan FKPT di Papua Barat Daya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dibentuk oleh BNPT di setiap provinsi sebagai wadah untuk mengimplementasikan strategi pencegahan radikalisme di tingkat daerah.
Baca Juga:
Resmi Jabat Kepala BNPT, Ini 3 Kebijakan yang Akan Dijalankan Komjen Rycko Amelza Dahniel
FKPT berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan komunitas-komunitas lokal, dalam rangka menyebarkan informasi dan pengetahuan terkait bahaya radikalisme.
Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya preventif.
Kata Sellvyana Sangkek yang segera dilantik sebagai ketua FKPT Papua Barat Daya usai dialog interaktif di RRI Sorong, beberapa program FKPT kedepan mencakup pelatihan bagi tenaga pendidik, kampanye kesadaran publik, serta dialog antar-umat beragama untuk memperkuat nilai-nilai kebhinekaan dan persatuan .
Baca Juga:
Usai Insiden Bom Astanaanyar, BNPT Evaluasi Deradikalisasi Menyeluruh
"Tantangan sosial- ekonomi, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta ketimpangan ekonomi antar-wilayah dapat menjadikan masyarakat, terutama generasi muda, rentan terhadap pengaruh kelompok radikal yang menawarkan solusi instan melalui narasi kekerasan atau ekstremisme," urainya.
Sebagai solusi, Kesbangpol bekerja sama dengan FKPT, harus memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan vokasi, peningkatan akses ke informasi yang positif, serta penyediaan ruang dialog yang aman dan inklusif untuk mencegah marginalisasi.
"Minimnya pemahaman tentang ancaman radikalisme dan terorisme. Kurangnya literasi digital juga mempersulit masyarakat dalam mengidentifikasi konten radikal di dunia maya. Jadi pendidikan dan kampanye literasi digital harus digencarkan, terutama di kalangan pemuda," tambahnya.
