Oleh karena itu, audiensi saat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal implementasi CEDAW di Papua Barat Daya.
"Kami sangat berharap melalui program ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kondisi perempuan di Papua Barat Daya, serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan," ujarnya.
Baca Juga:
Markas UNRWA Dibakar, Kemenlu RI: DK PBB Harus Tegas ke Israel
Sellvyana Sangkek menyampaikan Papua Barat Daya adalah rumah bagi berbagai suku bangsa dengan keragaman budaya yang luar biasa. Namun, di tengah keanekaragaman ini, sering kali tantangan diskriminasi dan ketidaksetaraan muncul.
Sambungnya, hal ini menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, program CEDAW diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara.
Pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung setiap langkah program CEDAW, baik dalam bentuk kebijakan, sosialisasi, maupun pelibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga:
Gempa Jepang, KBRI Tokyo: WNI Terdampak Butuh Bantuan Logistik
"Kami di Badan Kesbangpol Papua Barat Daya sangat menyadari pentingnya peran perempuan dalam menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, dan berkeadilan. Seperti pepatah bijak yang mengatakan, “Jika kita mendidik satu perempuan, kita telah mendidik satu generasi.” Oleh karena itu, kami bertekad untuk terus memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak, serta mendorong partisipasi perempuan dalam setiap aspek pembangunan di Papua Barat Daya," imbuhnya.
Kesetaraan gender bukan hanya tentang memberikan hak yang setara, tetapi juga memastikan bahwa suara perempuan didengar, aspirasi mereka diperjuangkan, dan potensi mereka diberdayakan sepenuhnya.
Harapannya, pertemuan ini akan menjadi langkah awal dari banyak upaya yang lebih besar untuk mengatasi ketidakadilan gender dan menciptakan Papua Barat Daya yang lebih inklusif.
