Papua-Barat.WahanaNews.co, Kota Sorong - Pemprov Papua Barat Daya melalui Badan Kesbangpol Papua Barat Daya audensi bersama dengan Direktur Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kemanusiaan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengambilan data konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
Dimana CEDAW merupakan kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur tentang berbagai macam hak-hak perempuan. Khususnya dalam upaya mewujudkan Papua Barat Daya sebagai daerah yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan.
Baca Juga:
Kemenlu RI Pastikan Jenazah WNI Tewas Ditembak Aparat Malaysia Akan Dipulangkan Usai Otopsi
Hal ini sangat relevan dan penting bagi provinsi otonom baru Provinsi Papua Barat daya yang sedang giat membangun integrasi sosial yang kuat di tengah keanekaragaman budaya dan tantangan yang ada.
Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M. Si dalam sambutannya kegiatan audensi bersama dengan Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Kota Sorong, Senin (30/9/2024).
Kata dia, sebagai seorang perempuan yang diberi amanah memimpin Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, ia merasa bahwa perjuangan dalam bidang hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan, bukan hanya tanggung jawab pihaknya sebagai pemerintah, tetapi juga panggilan pribadinya sebagai seorang perempuan, dan anggota masyarakat.
Baca Juga:
Donald Trump Disebut Mau Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Kemlu RI Angkat Bicara
"Di sini, di Papua Barat Daya, perempuan memiliki peran yang sangat sentral dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga sosial budaya, namun sering kali juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal diskriminasi dan akses terhadap keadilan," ucapnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M. Si bersama Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri. (Foto: WahanaNews/Istimewa)
Langkah-langkah menuju keadilan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi masih memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Oleh karena itu, audiensi saat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal implementasi CEDAW di Papua Barat Daya.
"Kami sangat berharap melalui program ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kondisi perempuan di Papua Barat Daya, serta memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan," ujarnya.
Sellvyana Sangkek menyampaikan Papua Barat Daya adalah rumah bagi berbagai suku bangsa dengan keragaman budaya yang luar biasa. Namun, di tengah keanekaragaman ini, sering kali tantangan diskriminasi dan ketidaksetaraan muncul.
Sambungnya, hal ini menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, program CEDAW diyakini akan memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan setara.
Pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung setiap langkah program CEDAW, baik dalam bentuk kebijakan, sosialisasi, maupun pelibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.
"Kami di Badan Kesbangpol Papua Barat Daya sangat menyadari pentingnya peran perempuan dalam menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, dan berkeadilan. Seperti pepatah bijak yang mengatakan, “Jika kita mendidik satu perempuan, kita telah mendidik satu generasi.” Oleh karena itu, kami bertekad untuk terus memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak, serta mendorong partisipasi perempuan dalam setiap aspek pembangunan di Papua Barat Daya," imbuhnya.
Kesetaraan gender bukan hanya tentang memberikan hak yang setara, tetapi juga memastikan bahwa suara perempuan didengar, aspirasi mereka diperjuangkan, dan potensi mereka diberdayakan sepenuhnya.
Harapannya, pertemuan ini akan menjadi langkah awal dari banyak upaya yang lebih besar untuk mengatasi ketidakadilan gender dan menciptakan Papua Barat Daya yang lebih inklusif.
Kesempatan yang sama Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri dalam keterangan mengatakan Direktur HAM dan Kemanusiaan dalam kunjungan ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka berpartisipasi dalam Sosialisasi dan Pengambilan Data Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) di Provinsi Papua Barat Daya.
Pihaknya, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI melakukan pertemuan dengan Pemprov Papua Barat Daya, dalam hal ini Badan Kesbangpol Papua Barat Daya dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi terkait perkembangan situasi di Papua Barat Daya tentang perempuan, serta hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri.
Kata Savitri banyak yang akan diurus bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, seperti networking untuk penyusunan laporan Indonesia sebagai negara pihak CEDAW.
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai konvensi anti diskriminasi atau penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Hal ini penting bagaimana peran penting perempuan, selain dalam keluarga juga dalam lingkungan masyarakat, di daerah baik dalam negara dan dunia internasional sangat diakui.
Ia mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi, "apabila kita berinvestasi kepada perempuan, berarti kita berinvestasi kepada masa depan".
Indonesia sudah 40 tahun menjadi pihak CEDAW, tetapi masih menjadi banyak tantangan, jadi kita ingin mendengar apa saja inisiatif-inisiatif dan program-program penting yang dilakukan di daerah, baik kota, kabupaten dan sampai desa-desa untuk memajukan perempuan. Ini untuk disampaikan ke dunia internasional dan organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Perempuan yang mempunyai peran sebagai multi fungsi, harapan tidak menghalangi perempuan untuk terus maju," kata Savitri.
Pihaknya berharap dapat bekerja sama dengan Badan Kebangpol Papua Barat Daya untuk mendapat informasi tentang bagaimana tentang perempuan di Provinsi Papua Barat Daya.
[Redaktur: Amanda Zebahor]
