Papua-Barat.WahanaNews.co, Kota Sorong - Pemprov Papua Barat Daya melalui Badan Kesbangpol Papua Barat Daya audensi bersama dengan Direktur Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kemanusiaan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengambilan data konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
Dimana CEDAW merupakan kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur tentang berbagai macam hak-hak perempuan. Khususnya dalam upaya mewujudkan Papua Barat Daya sebagai daerah yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan.
Baca Juga:
Markas UNRWA Dibakar, Kemenlu RI: DK PBB Harus Tegas ke Israel
Hal ini sangat relevan dan penting bagi provinsi otonom baru Provinsi Papua Barat daya yang sedang giat membangun integrasi sosial yang kuat di tengah keanekaragaman budaya dan tantangan yang ada.
Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M. Si dalam sambutannya kegiatan audensi bersama dengan Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Kota Sorong, Senin (30/9/2024).
Kata dia, sebagai seorang perempuan yang diberi amanah memimpin Badan Kesbangpol Papua Barat Daya, ia merasa bahwa perjuangan dalam bidang hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan, bukan hanya tanggung jawab pihaknya sebagai pemerintah, tetapi juga panggilan pribadinya sebagai seorang perempuan, dan anggota masyarakat.
Baca Juga:
Gempa Jepang, KBRI Tokyo: WNI Terdampak Butuh Bantuan Logistik
"Di sini, di Papua Barat Daya, perempuan memiliki peran yang sangat sentral dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga sosial budaya, namun sering kali juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal diskriminasi dan akses terhadap keadilan," ucapnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M. Si bersama Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri. (Foto: WahanaNews/Istimewa)
Langkah-langkah menuju keadilan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi masih memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
