Wahananews-Papua Barat | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ditujukan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui peresmian daerah otonomi baru itu, diharapkan akan memperpendek birokrasi yang semula terpusat di Manokwari, kini beralih ke Sorong.
Baca Juga:
Rapat Koordinasi Tahapan Masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan pada Peresmian sekaligus Pelantikan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/12/2022).
"Harapan kita juga akan memperpendek birokrasi, tidak perlu lagi nanti koordinasi, komunikasi harus ke Manokwari dari Sorong Raya, (sekarang) cukup ke Kota Sorong sebagai ibu kota," katanya.
Pembentukan provinsi baru di Papua merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik. Langkah ini dinilai dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Baca Juga:
Derap Pembangunan 23 Tahun Otsus di Papua, Refleksi dan Capaian di Papua Barat Daya
"Perlu dilakukan pemekaran untuk mempersingkat birokrasi, memotong birokrasi yang panjang di tengah medan geografi Papua yang tidak mudah, serta ketersebaran yang sangat tinggi," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga meminta semua pihak untuk membantu Pj. Gubernur Papua Barat Daya yang telah dilantik untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama dalam menyejahterakan masyarakat Papua lewat pemerataan pembangunan dan percepatan reformasi birokrasi.
Untuk diketahui Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad lama berkarier di Pemprov Papua. Sebelum menjabat Asisten bidang Pembangunan dan Kesra, Musa'ad pernah menjadi anggota tim asistensi pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua pada 2001. [hot]
