Arifin menambahkan, Pemerintah selalu memprioritaskan daya beli serta kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan transisi energi.
“Kita memastikan bahwa program transisi energi bersih harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kerja sama antara negara maju dan berkembang harus diperkuat untuk saling mengisi kesenjangan, sehingga tidak ada yang tertinggal,” kata Arifin.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan pihaknya kini tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik semata, melainkan juga terhadap lingkungan yang berkelanjutan.
“Melalui transisi energi, kita harus memastikan generasi yang akan datang memiliki masa depan lebih baik dari kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa terfragmentasi, kita harus bersatu dan berkolaborasi. Kolaborasi dalam teknologi, kolaborasi dalam inovasi dan juga kolaborasi dalam pendanaan,” jelas Darmawan.
Dirinya juga menegaskan bahwa PLN tengah menyiapkan rencana ketenagalistrikan nasional yang lebih hijau dari yang pernah ada.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
PLN akan meningkatkan kapasitas bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 75% dan Gas sebesar 25% pada tahun 2040.
Upaya tersebut tentu menjadi peluang berbagai pihak untuk turut berkolaborasi, salah satunya melalui blended finance atau instrumen pendanaan yang menggabungkan pembiayaan publik dengan pembiayaan swasta sehingga menawarkan biaya modal yang lebih rendah.
“PLN sangat terbuka dengan pendanaan berskema blended finance, mengingat kolaborasi pendanaan seperti ini sangat dibutuhkan selama masa transisi menuju Net Zero Emissions. Skema blended finance perlu terus didorong agar jenis pendanaan ini dapat lebih berkembang dan menjadi pendorong terhadap akselerasi transisi energi,” demikian Darmawan.
