Papua-Barat.WahanaNews.co, Kota Sorong - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar rapat pembahasan persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya bersama pemangku kepentingan terkait Pilkada diikuti sekitar 70 orang dan dilangsungkan di Rylich Panorama Hotel, Jalan Sam Ratulangi No. 55, Kota Sorong, Sabtu malam (23/11/2024).
Rapat dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si., dan dihadiri oleh berbagai elemen terkait, baik dari kalangan pemerintah pusat maupun daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta pihak penyelenggara dan pengawas pemilu.
Baca Juga:
Musyawarah I Tahun 2024, Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Papua Barat Daya
Rapat diselenggarakan dalam rangka memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pilkada merupakan agenda besar nasional yang menuntut sinergi antar semua pemangku kepentingan guna menjamin pelaksanaannya berjalan aman, lancar, dan demokratis.
Turut hadir dalam kegiatan; Mayjen TNI (Purn.) Daru Cahyono, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI Ade Ikhwan, Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Doktrin dan Strategi, Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI, Laksamana Pertama TNI Deny Perasetyo, Komandan Lantamal XIV Sorong, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M., Komandan Korem 181/PVT, Andarias Daniel Kambu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Sofyan, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya, Kombespol Agustinus Ary Purwanto, SIK., MH., Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Papua Barat, Laksamana TNI Singgih Sugiarto, Kepala Staf Koarmada III, Kepala Badan Kesbangpol di wakili oleh staf analis Kesbangpol Lewi Isir, SH, Penjabat bupati/walikota, sekretaris daerah dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat Daya, Para Pejabat Pemprov PBD yang tergabung dalam Tim Desk Pilkada Provinsi PBD, sertaTokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, serta tamu undangan lainnya.
Berfoto usai gelaran Rapat Pembahasan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Papua Barat Daya. (Foto: WahanaNews/Istimewa)
Baca Juga:
"Refleksi 23 Tahun Otonomi Khusus Papua: Langkah Strategis Membangun Papua Barat Daya"
Ini gambaran lengkap terkait jalannya rapat, hasil pembahasan, serta poin-poin penting yang menjadi catatan demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Papua Barat Daya, mengutip laporan dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si.
Rapat dimulai tepat pada pukul 20.20 WIT, Sabtu malam dengan pembukaan oleh moderator.
Dalam Sambutan Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Kemenko Polkam RI, Brigjen TNI Ade Ikhwan menyampaikan paparannya dengan menekankan pentingnya Pilkada serentak sebagai bagian dari agenda reformasi politik nasional, khususnya dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
Beberapa poin penting ia sampaikan meliputi;
• Pentingnya langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan melalui koordinasi antarlembaga;
• Fokus utama Kemenko Polhukam, yakni kesiapan teknis penyelenggaraan, pengamanan, pelanggaran, serta pengelolaan informasi dan ruang siber selama tahapan Pilkada; Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 23 November 2024 3
• Imbauan kepada seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama mewujudkan Pilkada yang aman dan demokratis.
Sementara, sambutan Pj. Gubernur Papua Barat Daya Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si., menyampaikan peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Pilkada serentak, di antaranya memastikan anggaran memadai, menjaga stabilitas politik, serta menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pj. Gubernur mengungkapkan bahwa semua anggaran telah disalurkan melalui NPHD ke seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya.
Selain itu, Gubernur menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah provinsi, seperti rapat koordinasi dengan berbagai pihak, pembinaan netralitas ASN, dan rencana pemantauan langsung ke kabupaten/kota dari 25 hingga 27 November 2024.
Ini ringkasan sambutan Pj. Gubernur Papua Barat Daya:
a. Netralitas Aparat Keamanan
Pj. Gubernur menegaskan pentingnya menjaga netralitas TNI, Polri, dan aparat kepolisian dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak. Netralitas ini menjadi fondasi utama untuk memastikan proses Pilkada berjalan sesuai prinsip demokrasi.
b. Distribusi Anggaran Hibah
Seluruh hibah anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak telah dialokasikan melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Bagi daerah yang belum mendistribusikan hibah tersebut, Gubernur menekankan pentingnya penyelesaian distribusi dalam waktu 1-2 hari ke depan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Beberapa kabupaten yang memerlukan perhatian khusus telah mendapatkan arahan penyelesaian dari kementerian terkait, sehingga diharapkan tidak ada lagi hambatan anggaran.
c. Sinergi Keamanan dan Pelaksanaan Tahapan
Gubernur menekankan tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan dan memastikan kelancaran Pilkada serentak.
Ketua KPU diminta memaparkan tahapan Pilkada, yang akan dilanjutkan oleh Bawaslu, agar pelaksanaan Pilkada berjalan profesional dan sesuai aturan.
Pemerintah daerah diminta mendukung penuh aspek anggaran, pengamanan, dan koordinasi dengan aparat keamanan, termasuk TNI, Polri, dan Satpol PP.
d. Peran Partai Politik dan Media
Partai politik dan pasangan calon diingatkan untuk menjaga suasana kondusif selama Pilkada.
Deklarasi Pilkada damai yang telah dilakukan harus terus dikawal.
Media massa diminta menyebarkan pesan-pesan positif yang dapat mendorong ketertiban, harmoni, dan demokrasi dalam masyarakat selama tahapan Pilkada berlangsung.
e. Komitmen dan Kesiapan
Berbagai rapat telah dilaksanakan secara intensif dengan KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan kepala daerah. Ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memastikan persiapan Pilkada berjalan sesuai rencana.
Fokus pada penyelesaian isu-isu teknis dan administrasi terkait penyelenggaraan Pilkada.
f. Penundaan Pengumuman Hasil ASN
Pada 14 November, surat telah disampaikan kepada BKN untuk menunda pengumuman hasil seleksi ASN hingga Pilkada selesai. Hal ini bertujuan mencegah potensi gangguan stabilitas daerah akibat demonstrasi atau reaksi ketidakpuasan dari peserta seleksi yang tidak lolos.
Gubernur mengusulkan agar pengumuman dilakukan pada 28 November pukul 12.00, setelah Pilkada selesai. Namun, BKN telah menegaskan bahwa pengumuman harus dilakukan pada 25 November.
Ada kekhawatiran bahwa pengumuman ini akan memicu protes yang dapat mengganggu tahapan Pilkada, khususnya pada tanggal 26-27 November. Upaya antisipasi, termasuk koordinasi untuk pengumuman serentak di seluruh kabupaten/kota, sedang dipertimbangkan.
g. Kondisi Keamanan dan Netralitas ASN
Hingga saat ini, situasi keamanan dinilai terkendali dan berada dalam batas wajar pasca kampanye. o Mengenai netralitas ASN, meskipun ada satu-dua pengaduan, laporan tersebut tidak signifikan dan telah ditindaklanjuti.
h. Komitmen Bersama
Pj Gubernur menegaskan pentingnya menjaga komitmen bersama untuk mengawal Pilkada serentak agar berjalan aman, profesional, dan netral.
Gubernur berharap laporan dan masukan dari seluruh pihak yang hadir dapat menjadi panduan untuk menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya.
Arahan ini memberikan panduan yang jelas untuk memastikan kesuksesan Pilkada serentak di Provinsi Papua Barat Daya, dengan menekankan aspek netralitas, keamanan, sinergi antarpihak, dan antisipasi terhadap potensi gangguan selama tahapan berlangsung.
Suasana Rapat Pembahasan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Papua Barat Daya. (Foto: WahanaNews/Istimewa)
Sementara, Pemaparan Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Papua Barat Pada pukul 21.05 WIT, Kombespol Agustinus Ary Purwanto menyampaikan paparan terkait kerawanan TPS di wilayah Papua Barat Daya.
Dir Intelkam menyebutkan bahwa dari 1.554 TPS yang ada, terdapat kategori rawan yang meliputi: 80 TPS sangat rawan; 856 TPS rawan; 618 TPS kurang rawan.
Adapun kerawanan lain mencakup sinyal internet yang lemah, ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB), serta lokasi TPS yang sulit dijangkau.
Dir Intelkam menegaskan bahwa seluruh personel keamanan akan diterjunkan untuk memastikan kelancaran Pilkada, termasuk memastikan kesiapan logistik dan petugas TPS pada H-1 pelaksanaan.
Lainnya, Pemaparan Kabinda Papua Barat Mayjen TNI (Purn.) Daru Cahyono
Kabinda menegaskan bahwa BIN telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi segala bentuk keributan, khususnya di wilayah yang rawan konflik seperti Maybrat.
Kabinda juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap ASN dan aparat keamanan agar tidak terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu.
Ketua KPU Papua Barat Daya Andarias Daniel Kambu memberikan pemaparan terkait potensi kerawanan dalam berbagai tahapan Pilkada, mulai dari pencalonan, distribusi logistik, hingga proses penghitungan suara. Ketua KPU menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi, seperti pelatihan teknis untuk KPPS dan koordinasi dengan tim pengamanan.
Pemaparan Bawaslu Papua Barat Daya, Sofyan selaku Koordinator Divisi Bawaslu, menyampaikan himbauan agar seluruh pihak mematuhi aturan masa tenang.
Bawaslu Papua Barat Daya menegaskan bahwa Bawaslu akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran, seperti pemasangan alat peraga kampanye di masa tenang.
Para penjabat bupati dan wali kota memberikan laporan terkait kesiapan daerah masing-masing. Beberapa poin penting yang disampaikan meliputi: Dukungan keamanan oleh TNI-Polri yang maksimal; Pelatihan linmas dan Satpol PP untuk mengawal Pilkada; Kondisi geografis yang menantang di beberapa daerah, seperti Tambrauw dan Maybrat, yang membutuhkan perhatian khusus dalam distribusi logistik.
Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak resmi ditutup pada pukul 22.50 WIT dan berlangsung aman dan kondusif.
Dalam penutupan, moderator menegaskan pentingnya koordinasi dan kerja sama antarsemua pihak untuk memastikan Pilkada berjalan sukses.
Sebagai catatan, perlunya penundaan pengumuman hasil SKD CPNS hingga selesai tahapan Pilkada untuk menghindari potensi gangguan, Fokus pengamanan di wilayah-wilayah rawan konflik seperti Maybrat, Koordinasi intensif antara KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan untuk kelancaran seluruh tahapan Pilkada.
Dengan pelaksanaan rapat ini, diharapkan Provinsi Papua Barat Daya dapat menyelenggarakan Pilkada yang aman, demokratis, dan berintegritas, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas.
[Redaktur: Amanda Zebahor]
