Papua-Barat.WahanaNews.co, Manokwari - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat melakukan kerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) pengawasan pemilu partisipatif di ruang Bintuni, Swiss Belhotel Manokwari, Jumat (17/11/2023).
Baca Juga:
Dewan Pers Ungkap Dugaan Kampanye Hitam dan Pelanggaran Etika Jurnalistik di Pilkada 2024
Bawaslu menjadikan pers sebagai mitra strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Selain PWI Papua Barat, Bawaslu juga melakukan MoU bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Klasis Gereja Kristen Injili (GKI) Manokwari, Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Doberay dan DPD KNPI Papua Barat.
Dengan MoU tersebut, Bawaslu berharap dapat tercipta pesta demokrasi Pemilu 2024 yang aman, bermartabat dan berkualitas. Apalagi Papua Barat masuk dalam urutan keempat provinsi rawan pemilu 2024 dari isu SARA.
Baca Juga:
PWI Gugat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu Rp 100,3 Miliar
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie mengatakan dalam menciptakan pemilu damai dan berkualitas menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama, bukan hanya tugas Bawaslu semata. Karena ada potret yang sudah digambarkan yang merupakan bagian dari peringatan bahwa isu SARA akan terjadi.
Apakah itu berbasis kekerasan ataupun potensi penolakan calon kedepan, juga terkait dengan kontruksi caleg dari OAP (Orang Asli Papua) bakal terjadi di Provinsi Papua Barat.
"Kalau dari MUI dan Klasis GKI kita berharap dalam mengelola fasilitas tempat ibadah (gereja dan mesjid) jangan digunakan sebagai isu-isu materi tetapi lebih kepada agama, gereja dan masjid serta tempat ibadah lainnya itu harus netral," tegas Elias Idie.
