Subagyo juga menambahkan dengan adanya dukungan pemerintah daerah untuk memiliki juklak dan juknis, dapat mempermudah menyelesaikan keluhan ( grievance) sehingga kegiatan operasional hulu migas dapat berjalan dengan lancar" harap Subagyo.
Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu diakhir paparan menyampaikan SKK Migas mendukung kegiatan Korsup Migas terkait pengumpulan data, rekonsiliasi dan penyelesaian masalah serta mengajak stakeholder daerah untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 yang telah diterapkan dalam kegiatan hulu migas.
Baca Juga:
Warga Lapor Jalan Jelek Jadi Titik Awal Terbongkarnya Skandal Korupsi Rp231 M di Sumut
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dari beberapa stakeholder dan tanggapan dari KKKS yang beroperasi di wilayah Papua Barat, serta penyerahan momento dari SKK Migas kepada KPK dan Pemprov Papua Barat. [hot]
