Wahananews-Papua Barat I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara, tengah mewujudkan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Salah satunya melalui program Peningkatan Kualitas Permukiman (PKP) Kumuh Skala Kawasan melalui Program kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Kementerian PU Gelar Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD
Program strategis tersebut menyasar kawasan kumuh perkotaan salah satunya di Kelurahan Makassar Timur Kota Ternate.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kota Tanpa Kumuh merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
Direktur Kepatuhan Intern Ditektorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Vincentius Untoro Kurniawan mengatakan, penanganan Penataan Permukiman Kumuh Makassar Timur Kota Ternate seluas 19,33 Hektar.
Baca Juga:
Konstruksi Indonesia 2024, Menteri Dody Tekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri
"Pekerjaan ini merupakan salah satu lokasi permukiman kumuh yang ditetapkan tanggal 26 Agustus 2020 melalui Surat Keputusan SK Walikota Ternate Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate," kata Ontoro dalam paparannya saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V DPR RI.
Menurut Untoro, Penataan Permukiman Kumuh Makasar Timur Kota Ternate bertujuan untuk meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
"Adapun pekerjaan penataan tersebut meliputi, pembangunan jalan serta drainase, pendestrian, area titik kumpul, dan pembangunan anjungan," tutur untoro.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku Utara Firman Aksara mengatakan, pekerjaan Konstruksi dimulai sejak 16 Maret 2022 oleh PT. Mandiri Karya Utama Rizky dengan nilai kontrak senilai Rp19, 4 miliar bersumber dari dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan waktu pelaksanaan 210 hari kelender, "saat ini progres fisik pekerjaan telah mencapai 31,5 % dan ditargetkan akan selesai 11 Oktober 2022," ujar Firman,
Menurut Firman, setelah dibangun, kawasan ini selanjutnya menjadi milik masyarakat Kota Ternate, sehingga diharapkan, semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat kawasan ini," jika sudah selesai akan menjadi aset Pemerintah Kota Ternate, jadi kita serahkan aset ini dan tentu harus dijaga dengan baik,” harap Firman.
Sementara Ketua Tim Kunjungan Kerja dari Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, adanya penataan kawasan Permukiman Kumuh Makassar Timur Kota Ternate diharapkan menjadi kawasan yang bersih, sehat dan produktif," melalui sentuhan ini biar terlihat tidak kumuh dan cantik," harap Andi Iwan.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Usman Sidik, Kepala Subdirektorat Wilayah III Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Herman Tobo, Kepala Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem informasi Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Andi Sudirman, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Kalpin Nur, Kepala Balai Jalan Nasional Maluku Utara Herdianto Arifien, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Maluku I Wayan Suardana, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara Sahdin Hi Husen. [hot]
