PAPUA-BARAT.WAHANANEWS.CO, Kota Sorong - Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan kondisi sosial ekonomi terkini di Papua Barat Daya yang masih menghadapi tantangan serius.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, jumlah penduduk miskin di provinsi termuda di Indonesia ini mencapai 103.570 jiwa atau sekitar 17,95 persen dari total populasi.
Baca Juga:
PLN Lakukan Verifikasi Data Pelanggan, Warga Diminta Siapkan Dokumen
Data tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program hunian rakyat yang digelar di Universitas Muhammadiyah Sorong, Minggu (26/4/2026).
Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya masih jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,25 persen.
Secara wilayah, Kota Sorong menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni 41.390 jiwa (13,55 persen), disusul Kabupaten Sorong sebanyak 25.610 jiwa (25,10 persen). Sementara itu, Kabupaten Maybrat 13.530 jiwa dengan persentase tertinggi mencapai 29 persen, diikuti Kabupaten Tambrauw 4.960 jiwa atau sebesar 28,94 persen. Adapun Kabupaten Sorong Selatan 9.490 jiwa atau 17,66 persen dan Kabupaten Raja Ampat 8.600 jiwa atau 16,57 persen.
Baca Juga:
Kontribusi Pariwisata ke PDB 2023 Capai 4,67 Persen, Data Jadi Sorotan
“Kalau dibagi empat, berarti Kota Sorong saja ada sekitar 8.000 rumah tangga yang masih berada dalam kategori miskin,” ungkap Amalia.
Tak hanya kemiskinan, BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya pada 2025 masih tertinggal dibandingkan nasional. Jika ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, maka Papua Barat Daya baru mencapai 4,03 persen. Di sisi lain, tingkat inflasi tercatat 4,09 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Tingkat pengangguran terbuka juga menjadi perhatian, yakni mencapai 6,56 persen—melampaui angka nasional sebesar 4,85 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya dorongan kuat dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan ekonomi.
Meski demikian, Amalia menegaskan bahwa peluang pembangunan di Papua Barat Daya masih sangat terbuka. Ia menyoroti potensi sektor unggulan yang bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi, terutama sektor perikanan.
“Sebanyak 48,82 persen ekspor Papua Barat Daya berasal dari ikan. Ini menunjukkan kekuatan besar di sektor kelautan,” jelasnya.
Selain itu, potensi perikanan lainnya seperti udang tangkap laut menempatkan Papua Barat Daya sebagai salah satu daerah penghasil terbesar di Indonesia, setelah Sulawesi Selatan dan Maluku. Tak kalah penting, potensi sagu di wilayah Kabupaten Sorong Selatan juga disebut sangat besar, dengan ratusan ribu hektare hutan sagu yang belum tergarap optimal.
Kepala BPS RI menekankan bahwa kunci utama untuk menekan kemiskinan dan pengangguran, adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berbasis potensi lokal, serta memperluas intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
“Potensi Papua Barat Daya luar biasa. Tinggal bagaimana kita dorong agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” demikian Amalia.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
