Tanpa kerangka hukum yang kokoh, reformasi hanya akan berhenti pada wacana.
Reformasi Polri adalah indikator demokrasi Indonesia.
Baca Juga:
Polri Dukung Proses Hukum Brigjen Lalu usai Jadi Tersangka Korupsi Program MBG
Kepolisian yang tunduk pada konstitusi menjadi pondasi civil supremacy, perlindungan HAM, dan kepastian hukum yang sehat bagi masyarakat serta dunia usaha.
Jika Polri dibiarkan menjadi instrumen politik kekuasaan, maka kepercayaan publik runtuh, stabilitas sosial rapuh, dan iklim investasi terancam.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Papua Barat Daya menuntut:
Baca Juga:
Ketua DPRD Ngada: Polri yang Kuat dan Humanis Kunci Stabilitas serta Kemajuan Daerah
Pertama, Presiden dan DPR segera memasukkan revisi UU Polri dalam Prolegnas prioritas.
Kedua, hentikan pembentukan tim/komisi ad hoc yang terbukti gagal dan hanya seremonial.
Ketiga, Reformasi Polri harus diposisikan sebagai agenda konstitusional, bukan alat transaksi politik kekuasaan.
