PAPUA-BARAT.WAHANANEWS.CO, Sorong – Polda Papua Barat Daya menggelar Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, Rabu, 1 Juli 2026. Upacara mengusung tema “80 Tahun Polri Mengabdi untuk Masyarakat” sebagai cerminan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Upacara dipimpin Wakapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Semmy Ronny Thabaa selaku inspektur upacara. Turut hadir Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan BUMN dan BUMD, serta berbagai elemen masyarakat.
Baca Juga:
Polri Pecat Tidak Hormat Oknum Anggota Polda Papua Barat Daya Terkait Kasus Penganiayaan Berat
Rangkaian upacara diawali penghormatan bendera Merah Putih, pembacaan sejarah singkat Polri, dan pemberian penghargaan kepada personel berprestasi.
Wakapolda membacakan amanat Presiden RI yang disampaikan serentak di seluruh Indonesia. Presiden menyampaikan selamat dan bangga atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Presiden menegaskan tema HUT ke-80 memiliki makna mendalam. Seluruh pengabdian Polri harus bermuara pada pelayanan terbaik. Tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga melindungi, mengayomi, dan melayani secara profesional.
Baca Juga:
7 Tersangka Penyerangan Pos Marinir di Maybrat Masuk DPO, Saat Ini Diburu Polisi
"Keberhasilan Polri dapat diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran dan manfaat nyata dari pelayanan yang diberikan," sebut amanat tersebut. Polri diminta meningkatkan kualitas pelayanan yang responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Presiden menyoroti tantangan global yang kompleks, mulai dari rivalitas kekuatan dunia, kejahatan siber, kejahatan transnasional, hingga ketidakpastian ekonomi akibat konflik internasional. Situasi itu menuntut Polri memperkuat kemampuan antisipasi ancaman.
Polri juga diharapkan bertransformasi menjadi institusi yang lebih prediktif dan adaptif. Kemajuan teknologi informasi dan tingginya ekspektasi masyarakat harus dijawab melalui peningkatan profesionalisme dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.
Apresiasi juga diberikan atas kontribusi Polri dalam pengamanan pembangunan nasional, penegakan hukum narkotika, penyelundupan, judi online, serta dukungan ketahanan pangan yang berhasil meningkatkan produksi jagung nasional.
Presiden menegaskan reformasi birokrasi Polri harus terus dilanjutkan untuk mewujudkan institusi profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Disahkannya Undang-Undang Polri baru diharapkan menjadi momentum memperkuat pelayanan.
Ada lima arahan utama: memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme anggota, memperkuat kapasitas SDM, meningkatkan fleksibilitas organisasi menghadapi dinamika global, dan memperkuat legitimasi institusi lewat kepercayaan publik.
"Polri bukan hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat," tutup amanat Presiden.
Upacara berlangsung lancar dan menjadi momentum memperkuat sinergi Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.
[Redaktur: Hotbert Purba]
