Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat Fredrik Saidui mengatakan bahwa pembangunan fisik BLK terintegrasi milik pemerintah provinsi baru mencapai 30 persen.
Nantinya, BLK itu dimanfaatkan untuk sejumlah pendidikan vokasi seperti pariwisata, perhotelan, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Baca Juga:
Gawat! Korban PHK di Indonesia Tembus 64 Ribu, 3 Sektor Utama Paling Terdampak
“Kami berharap bisa secepatnya selesai. Tapi semua tergantung anggaran,” kata dia.
Ia menuturkan, kehadiran BLK bertujuan mewujudkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) Papua Barat yang berkompeten, sehingga ketersediaan tenaga kerja lokal mampu menjawab permintaan dari perusahaan ataupun dapat mengembangkan potensi diri masing-masing.
"Dengan demikian, orang asli Papua punya daya saing," tutup Saidui. [hot]
