Sorong, WahanaNews-Papua Barat | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) konsisten memperkuat peran kepala distrik di wilayah Papua Barat Daya. Upaya tersebut untuk meningkatkan kapasitas kepala distrik dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kepala Distrik (red-Camat) merupakan garda terdepan (street level bureaucracy) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Perlu penguatan peran kepala distrik (kadistrik) agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dengan mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Raziras Rahmadillah pada Bimbingan Teknis Kepala Distrik se-Papua Barat Daya yang berlangsung di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (28/7/2023).
Baca Juga:
Persiapan Pemerintah Papua Barat Daya dalam Masa Tenang dan Pungut Hitung Pilkada 2024
Pada kesempatan itu, Raziras menekankan perlunya memperkuat kewenangan kadistrik di wilayah masing-masing. Hal ini untuk mencegah terjadinya miskonsepsi mengenai pembagian kewenangan kadistrik. Raziras juga terus mendorong agar dilakukan penguatan dan memperjelas peran dan status para perangkat kadistrik di masing-masing distrik.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad menyampaikan, posisi distrik memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, peningkatan kompetensi menjadi hal yang dibutuhkan oleh kepala distrik. Hal ini untuk mewujudkan distrik yang sigap dan tangguh dalam merespons dinamika di lingkungan masyarakat.
Baca Juga:
Puluhan Ribu Massa Padati Alun-Alun Aimas, Hadiri Kampanye Akbar Bernard Sagrim-Sirajudin Bauw di Kabupaten Sorong
“Pelaksanaan bimtek ini sebagai upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi kepala distrik dalam konteks pelayanan prima serta tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien,” ujar Musa’ad di hadapan 132 kepala distrik se-Papua Barat Daya tersebut.
Pada forum tersebut, Musa’ad juga menekankan agar semua pihak dapat membangun sinergisitas melalui inovasi yang dihasilkan guna memaksimalkan potensi yang ada di distrik.
Dengan demikian, pertumbuhan perekonomian, khususnya di wilayah distrik dapat bergerak maju dan mampu menyejahterakan masyarakat.
Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Biro Pemerintahan Papua Barat Daya, Pj. Sekretaris Daerah, dan Kepala Distrik se-Papua Barat Daya.
Adapun narasumber yang diundang antara lain pejabat dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Camat Selaawi Kabupaten Garut, serta Analis Madya Kecamatan. [hotbert purba]
