Selanjutnya, dilakukan penandatanganan komitmen Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan dilakukan antara Menkumham dengan Ketua Ombudsman dan Ketua KPK; antara Menkumham dengan Staf Ahli Menteri dan pimpinan tinggi Madya; serta antara Menkumham dengan Kepala Kantor Wilayah.
"Komitmen bersama membangun ZI bertujuan untuk mengimplementasikan delapan area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka mengawal kinerja seluruh jajaran Kemenkumham secara berintegritas.
Baca Juga:
Kanwil Kemenkumham Sulteng Tingkatkan Kesadaran dan Cegah Perundungan Siswa Lewat Diseminasi HAM
Tahun ini, Kemenkumham menggagas tema "Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural."
Tema ini diwujudkan dalam delapan Sasaran Strategis dengan 21 ukuran keberhasilan yang diperjanjikan serta 126 Target Kinerja. 87 target terdapat di tingkat pusat dan 39 target di wilayah.
"Target-target ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kemenkumham," pungkasnya.
Baca Juga:
Kemenkumham Sulawesi Barat Harmonisasi 10 Rancangan Peraturan Bupati di Polman dan Mamasa
Sejalan dengan program PEN, pada kegiatan deklarasi janji kinerja, Kemenkumham menggagas tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta dan meluncurkan Persetujuan Otomatis Hak Cipta (POPHC).
POPHC merupakan tindak lanjut kebijakan Presiden Jokowi dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional. Disamping itu, juga mendorong kemajuan llmu pengetahuan, seni, dan sastra di Indonesia.
Hadir dalam kegiatan ini anggota Komisi III DPR RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Ombudsman RI. Mendampingi Menkumham adalah Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto. [hot]
