Padahal pemerintah menargetkan realisasi belanja bulan Juli sudah mencapai 60 persen. Dia menganalisis masih banyak anggaran yang tertunda untuk dibelanjakan, yang nilainya kurang lebih Rp 250 triliun.
“Nah ini di mana tertundanya penyaluran dan penyerapannya, misalnya kalau kita tertunda membayar upah tukang, berarti buruh terlambat menerima uang, kalau buruh terlambat menerima uang, maka uang jajan anaknya mau sekolah tidak dikasihnya, jadi ini mohon dampaknya luar biasa,” tuturnya.
Baca Juga:
Dinsos Kotim Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Hingga Pilkada 2024 Usai
APBD merupakan tulang punggung utama untuk menggerakkan ekonomi. Oleh karena itu, APBD harus tersalurkan secara tepat waktu, baik untuk program yang telah direncanakan maupun untuk masyarakat secara langsung. Hal itu termasuk pemberian bantuan sosial (bansos) dan berbagai dana insentif lainnya, demikian Suhajar Diantoro. [Amanda Zebahor]
