PAPUA-BARAT.WAHANANEWS.CO, Kota Sorong – Aksi demonstrasi mama-mama pedagang Papua di Kota Sorong berakhir setelah Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menemui langsung para pendemo di Lampu Merah Remu, Jumat, 3 Juli 2026.
Blokade jalan yang berlangsung selama tiga hari dibuka dan arus lalu lintas kembali normal.
Baca Juga:
Ribuan Warga Sorong Konvoi Sambut Piala Dunia FIFA 2026, Jalanan Penuh Warna Bendera
Pertemuan itu menjadi titik temu setelah ratusan mama-mama pedagang bertahan sejak Rabu, 1 Juli 2026. Mereka menuntut transparansi dana Otonomi Khusus (Otsus), khususnya realisasi bantuan modal usaha senilai Rp10,125 miliar bagi pelaku UMKM Orang Asli Papua (OAP).
Gubernur Elisa Kambu saat menemui mama- mama pedagang Papua.
Sebelumnya, massa menggelar aksi di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, lalu bergeser ke Lampu Merah Gereja Maranatha depan Terminal Remu dan memblokade Jalan Basuki Rahmat.
Baca Juga:
BPS RI: Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat Daya Capai 103 Ribu Jiwa
Tuntutan utama mereka menyangkut data penerima bantuan modal yang dinilai tidak sesuai. Hanya 494 mama-mama Papua yang dianggap sah dari total 2.448 penerima.
Pendamping aksi dari Perkumpulan Perempuan dan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Sosial (P2MPKS), Yohanis Mambrasar, membenarkan Gubernur telah menemui massa dan menerima aspirasi secara langsung.
Usai pertemuan, pihak polisi dan para demonstran membuka blokade secara sukarela. Kendaraan yang sempat tertahan mulai melintas dan situasi di kawasan Lampu Merah Remu berangsur kondusif.
Dalam dialog, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti tuntutan para pedagang. Fokusnya pada perbaikan data penerima, dukungan modal usaha, penyediaan lokasi berjualan yang layak, serta program pemberdayaan ekonomi OAP sesuai semangat Otsus.
Mama-mama pedagang menyambut baik langkah tersebut. Mereka menegaskan aksi dilakukan untuk mendorong perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.
Dengan dibukanya blokade dan kembalinya aktivitas warga seperti semula, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan segera merealisasikan hasil pertemuan agar keresahan serupa tidak terulang.
[Redaktur: Sandy/Hotbert Purba]
