WahanaNews-Papua Barat | Penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara atau non-ASN akan dilakukan dengan sejumlah prinsip.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan penyelesaian masalah itu menghindari PHK massal, tetapi tetap dalam koridor UU ASN.
Baca Juga:
Daftar Formasi Lulusan SLTA CPNS 2023 dengan Gaji hingga Rp7 Juta
Anas mengemukakan, Presiden Jokowi memberi arahan agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan tenaga non-ASN.
Kementerian PANRB lalu mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan yang telah intens diajak komunikasi, koordinasi, dan konsultasi, mulai dari DPR, DPD, APPSI, Apeksi, Apkasi, perwakilan tenaga non-ASN, akademisi, dan berbagai pihak lainnya.
Sehingga didesainlah empat prinsip dalam penanganan tenaga non-ASN.
Baca Juga:
Terima Naskah Soal CPNS dan PPPK 2023, Kementerian PANRB: Kerahasiaan dan Keamanan jadi Prioritas
“Prinsip pertama adalah menghindari PHK massal," ujar Menteri Anas, dikutip selasa (18/04/23).
Prinsip kedua yakni tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah.
“Kemampuan ekonomi di setiap pemda tentu berbeda-beda. Untuk itu, penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah,” ujar Anas.