WahanaNews-Papua Barat | SKK Migas bersama operator hulu migasnya – Bp Berau, bersama Bupati dan Forkompinda Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan pengenalan rencana kerja pemerintah pusat, di bidang kegiatan hulu migas kepada para masyarakat yang nantinya akan berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan survey awal pencarian potensi sumberdaya alam minyak/gas bumi.
Sebagai sarana penyesuaian sosial bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Bp Berau yang ditugaskan pemerintah untuk melakukan kegiatan survey di laut maupun di darat, dengan metoda seismic 3D.
Baca Juga:
Hari Anti Korupsi Sedunia, SKK Migas Pertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Bupati bersama para forkompinda Kabupaten SorSel langsung mengunjungi masyarakat di Distrik Kokoda dan Inanwatan (12 & 13 April 2023), guna memberikan penjelasan sambil melakukan kegiatan Safari Ramadan 1444 H.
Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu (Papua & Maluku), Subagyo, yang kerap memperjuangkan upaya memasukan investasi hulu migas agar bisa lebih banyak melakukan investasinya di Papua, terus mengandeng Pemerintah di daerah, untuk bisa mewujudkan kemudahan masuknya investasi hulu migas, melalui kegiatan eksplorasi, sehingga dapat mewujudkan manfaat positif berganda kehadiran industri hulu migas bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Gayung bersambut, Bupati Kabupaten Sorong Selatan, yang wilayahnya termasuk salah satu yang akan dilalui jalur eksplorasi dan kegiatan survey, memberi respon positif.
Baca Juga:
Kontrak EPCI Proyek Tangguh UCC Senilai Rp 56,5 Triliun Ditandatangani
"Kami siap mendukung dan berharap kegiatan eksplorasi dapat segera dilakukan di wilayah Sorong Selatan", ungkap Samsudin Anggiluli, SE, MTr AP, pada Kegiatan FGD Perkembangan Industri Hulu Migas di Sorong, 8 Maret 2023 lalu.
Menjawab langsung ajakan kolaborasi untuk memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Sorong Selatan, rangkaian kegiatan audiensi untuk mempersiapkan kelancaran operasi kegiatan survey seismik diawali dilakukan di Aula Mratua Sesna, Teminabuan (10/04/23).
Dalam acara audiensi dan diskusi yang dihadiri para Bupati bersama pimpinan Kepala Dinas terkait, Kaporlres, WaDandim 1807, Tokoh Adat (TODAT), Tokoh Masyarakat (TOMAS) dan Tokoh Agama (TOGA), SKK mgas – Bp Berau memberikan penjelasan rencana kerja yang meliputi proses pengadaan penyedia jasa kegiatan, proses perizinan yang memerlukan pengambilan data awal yang perlu dilalui, hingga adanya potensi melibatkan dan memberdayakan masyarakat yang berada di sekitar daerah survey, serta tata waktu kegiatan survey seismik yang dibatasi waktu oleh pemerintah harus bisa terlaksana hingga tahun 2024.
