Papua-Barat.WahanaNews.co, Fakfak - Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom, SE, MM melakukan pertemuan di Kantor Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, pada Jumat 2 Agustus 2023.
Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom di dampingi Asisten 2 Setda Arobi Hindom membahas terkait percepatan realisasi Gas To Power menuju Fakfak Terang, yang juga sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Fakfak yaitu Sejahtera, Nyaman, Unggul, dan Mandiri ( Fakfak Tersenyum)
Baca Juga:
Transisi Energi, PLN Siap Terapkan Dedieselisasi Pembangkit Berskala Kecil
Yohana Dina Hindom mengatakan Kabupaten Fakfak terdiri dari 17 Distrik dengan membawahi 142 Desa/Kampung.
Diantara 17 Distrik ada 1 Distrik yang terpisah selatnya berkisar 1 km dari daratan yaitu Distrik Arguni.
Layanan Pembangkit Listrik PLTD dan PLTA dari Pusat Kota hanya mampu mengaliri 9 Distrik/Kecamatan sedangkan 8 Distrik/Kecamatan belum teraliri Listrik.
Baca Juga:
Transisi Energi, PLN Siap Terapkan Dedieselisasi Pembangkit Berskala Kecil
Untuk mengatasi sementara kelangkaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak mengalokasikan Listrik Alternatif yang peruntukkannya terfokus pada penerangan.
"Kami di kabupaten Fakfak mengalami kendala yang cukup serius terhadap layanan Listrik, dimana pada musim panas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tidak mampu beroperasi dengan debit air rendah," ujar Yohana.
Lanjutnya, maka pasokan distribusi per hari untük melayani kebutuhan penerangan hanya mengandalkan PLTD sehingga pemadaman bergilir berkepanjangan harus dilakukan.
Selain itu, ia menyampaikan melalui sektor perikanan Pemerintah Kabupaten Fakfak berupaya maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai sektor diantaranya sektor Perikanan.
Pemerintah Kabupaten Fakfak telah melakukan penandatanganan Kerjasama dengan sejumlah investor dibidang perikanan, semua kebutuhan yang berkaitan dengan kewenangan Daerah.
"Kami Pemerintah Daerah telah menyiapkan namun terkendala karena ketersediaan daya untuk kebutuhan pabrik akhirnya program unggulan ini tidak bisa terlaksana," jelasnya.
Sektor perkebunan juga mengalami kendala yang sama terjadi.
"Pada awal tahun 2024 Bapak Wakil Presiden telah meresmikan rumah produksi pala dihadiri pula oleh Duta Besar Jerman sebagai salah satu Negara pembeli, rumah produksi tersebut saat ini tidak dapat beroperasi maksimal dan eksport tidak dapat dilakukan karena keterbatasan daya listrik untuk menjalankan produksi," terang Yohana Dina Hindom.
Sambung Yohana, sektor UMKM di Kabupaten Fakfak cukup banyak, setiap tahun Pemerintah Daerah alokasikan sejumlah anggaran dari APBD untuk menggerakkan usaha mereka namun lagi-lagi terkendala keterbatasan Listrik.
"Kami mendukung semua kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam rangka Pembangunan Infrastruktur dan lnvestasi di Kabupaten Fakfak antara lain yaitu; pembangunan Bandara Siboru sebagai salah satu proyek strategis Nasional dan Pabrik Pupuk Kaltim yang sementara sedang dilakukan persiapan-persiapan lapangan. Dimana peletakkan Batu Pertama oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dihadiri pula oleh Bapak Menteri ESDM, dan yang terakhir rencana Smelter. Kami juga memperoleh informasi melalui media bahwa Menteri ESDM maupun Menteri Investasi berencana akan menempatkan Smelter di Kabupaten Fakfak," ungkapnya.
"Saya sebagai Pemerintah Daerah dan segenap Masyarakat siap mendukung maksimal, namun kami juga bermohon kepada Kementrian ESDM agar dapat membantu merealisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang bersumber dari alokasi 20 mmscfd (20 menit juta standar kaki kubik per hari) dari Tangguh LNG sebagaimana Surat Keputusan Menteri ESDM tentang alokasi Gas untuk pemenuhan kebutuhan Listrik di Bintuni, Fakfak dan Papua Barat," pinta Yohana.
Ia juga menyampaikan kesiapan Daerah sebagai salah satu persyaratan dalam pengelolaan, Pemda memiliki BUMD khusus untuk mengurusi Migas, dan telah menetapkan Lokasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Fakfak.
[Redaktur: Hotbert Purba]
