WahanaNews-Papua Barat | 'Status Quo Berakhir', Tohom Purba kuasa hukum Japto minta keluarga Wanda Hamidah untuk koperatif, yakni untuk segera mengosongkan dan meninggalkan lahan di atas milik kliennya dengan SHGB 1000/Cikini dan 1001/Cikini.
Sebelumnya pada Sabtu (15/10) lokasi penertiban dinyatakan status Quo, pihak Kuasa Hukum Japto, KRT Tohom Purba dengan pihak Hamid Husein (paman Wanda) sepakat untuk menunggu hasil putusan dari PTUN Jakarta dengan nomor perkara 359/G/2022/PTUN.JKT.
Baca Juga:
Soal Rencana Pembangunan PLTN Pertama di Indonesia, ALPERKLINAS Harapkan Pemerintah Sosialisasi ke Masyarakat dengan Masif
"Sekarang gugatan itu sudah dicabut oleh pak Hamid. Artinya, kesepakatan itu telah berakhir. Hal itu yang menjadi alasan kami hari ini datang ke rumah pak Hamid Husein, untuk mengantar surat yang isinya menghimbau untuk mengosongkan dan meninggalkan lahan dalam waktu 1x24 jam," kata Tohom kepada WahanaNews.co, Jumat (27/10/22) di lokasi.
"Sebelumnya kami sepakat menunda eksekusi karena menunggu putusan Perkara dengan nomor 359/G/2022/PTUN.JKT yang diajukan pak Hamid Husein ke PTUN Jakarta," sambung Tohom.
Terpisah, Kapolsek Menteng Kompol Ocha di lokasi penertiban pada Sabtu (15/10) pernah menyatakan bahwa penertiban keluarga Wanda Hamidah ditunda, dan dinyatakan status Quo hingga adanya putusan atas gugatan Hamid Husein di PTUN Jakarta.
Baca Juga:
Ketua Dewan Penasehat dan Pembina DPP Martabat Prabowo-Gibran, Ahmad Riza Patria dan Hinca Panjaitan, Pimpin Tim Sukses Pilgub Jakarta dan Sumut
"Dinyatakan bahwa ini adalah status Quo, sehingga barang tidak dikosongkan, tetapi semua tempat ini akan disterilkan," kata Kompol Ocha.
Ditanggapi langsung oleh pihak Hamid, "Kita sepakat, kita menunggu hasil PTUN, jalan terbaik".
Pada hari yang sama, Tohom menjelaskan bahwa setelah dari lokasi penertiban, pihaknya dengan Hamid Husein cs kembali berkumpul di kantor Polsek Menteng.
"Setelah dari lokasi kami kumpul di Polsek Menteng, kami sepakat menunggu putusan dari PTUN Jakarta. Pada saat itu hadir Walikota Jakarta Pusat, mewakili kepolisian dari Polda, Polres, buk Kapolsek, dan Dandim," ujar Tohom
Menanggapi fenomena ini, Tohom kembali menegaskan bahwa kesepakatan sebelumnya telah berakhir. Sehingga, ia meminta pihak Hamid Husein untuk kooperatif dan segera mengosongkan dan meninggalkan lahan. [zbr/hot]
