WahanaNews-Papua Barat | Koordinator nasional relawan Tuan Guru Bajang (TGB) Muhamad Zainul Majdi mempertanyakan hasil survei yang dilakukan Poltracking Indonesia lantaran tidak mencantumkan nama mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.
"Kami memprotes lembaga survei Poltracking karena tidak memasukan nama TGB Muhammad Zainul Majdi pada simulasi Cawapres dalam rilis survei terbarunya. Padahal, dirilis survei yang sama, TGB Muhammad Zainul Majdi masuk dalam simulasi Capres dengan perolehan 0,3 %. Yang mana angka itu setara dengan perolehan Puan Maharani dan Zulkifli Hasan," kata Koordinator Nasional Relawan TGB Se-Indonesia Nanang Firdaus Masduki dalam siaran pers, Sabtu 29 April 2023.
Baca Juga:
Kecewa atas Keputusan Dewan Etik soal Survei Pilkada Jakarta, Poltracking Mundur dari Persepi
Menurut Nanang Firdaus, pihaknya juga memprotes hasil survei Poltracking Indonesia menyingkirkan nama TGB Muhammad Zainul Majdi seorang diri pada simulasi Cawapres pada rilis terbarunya.
"Padahal, perolehan angka TGB Muhammad Zainul Majdi pada simulasi 20 Capres pilihan publik terdapat beberapa nama kandidat yang perolehannya dibawah perolehan TGB, seperti Yahya Cholil Tsaquf, Luhut Binsar Panjaitan, Tito Karnavian dan Muhammad Mardiono yang masing-masing berada di angka 0,1 %," ujarnya.
Nanang Firdaus Masduki, Koordinator Nasional Relawan TGB Se Indonesia. (Foto: Ist/wit)
Baca Juga:
Poltracking: Mayoritas Rakyat Puas dengan Kepemimpinan Jokowi, Angka Tembus 86,5%
Dirinya menegaskan, bahwasannya relawan TGB di seluruh Indonesia merasa dirugikan dengan tindakan lembaga Survei Poltracking mengeliminasi nama TGB pada survei tersebut.
"Kami menuntut Lembaga Survei Poltracking untuk mengklarifikasi dan menjelaskan secara nalar ilmiah dan metodologis kenapa hal tersebut bisa terjadi," pinta Nanang Firdaus.
Dirinya berharap Poltracking Indonesia bisa memberikan klarifikasi yang masuk akal. Sehingga, pihaknya serta masyarakat bisa mengerti metode yang dipakai lembaga survei tersebut.
"Apabila penjelasan lembaga survei Poltracking bisa diterima secara metodologis ilmiah, maka kami akan menerima dengan lapang dada. Tapi sebaliknya, bila dianggap tidak fair, maka lembaga survei Poltracking diminta untuk minta maaf," demikian disampaikan Nanang Firdaus Masduki. [wit/hot]
