Papua-Barat.WahanaNews.co, Jakarta - Ketua umum ReJO Pro-Gibran (Relawan Jokowi untuk Prabowo-Gibran), mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
Pernyataan ini disampaikan Darmizal menyusul insiden serangan ransomware yang menimpa PDN pekan lalu.
Baca Juga:
Pusat Data Nasional Rentan Diretas, Jokowi Minta Direkam Cadang
"Kami mendukung penuh langkah tegas Presiden Jokowi dalam menangani kasus ini. Audit menyeluruh dari pembangunan hingga tata kelola PDN sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas," ujar Darmizal Jumat 28 Juni 2024.
Menurut Darmizal, audit ini penting untuk mengungkap berbagai aspek krusial terkait PDN.
"Kita perlu mengetahui secara detail apa yang telah dilakukan kontraktor, berapa besar biaya yang digelontorkan, dan berapa yang sudah terpakai. Yang tak kalah penting adalah mengidentifikasi apakah ada kesalahan dalam penggunaan anggaran dan berapa potensi kerugian negara," jelasnya.
Baca Juga:
Soal Peretasan PDN, Pj Wali Kota Pastikan Data Warga Kota Bekasi Aman
Darmizal menekankan, audit menyeluruh ini juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus mega korupsi seperti yang terjadi pada proyek BTS di BAKTI Kominfo.
"Kita tidak ingin kejadian serupa terulang. Audit ini harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik korupsi," tegasnya.
Lebih lanjut, Darmizal menyatakan ketegasan Presiden Jokowi dalam menangani masalah PDN dan upaya perbaikan menyeluruh bisa menjadi warisan positif diakhir masa kepemimpinannya.
"Ini menunjukkan komitmen kuat Presiden dalam menjaga keamanan data nasional dan memberantas korupsi. Kami berharap hasil audit ini bisa menjadi pelajaran berharga dan landasan untuk perbaikan sistem ke depannya," pungkas alumni UGM Yogyakarta ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai serangan siber ransomware.
"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 28 Juni 2024.
[Redaktur: Amanda Zebahor]
