Perubahan tutupan mangrove yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan kegiatan pemutakhiran PMN tahun 2021 penting untuk diselenggarakan dalam rangka memperoleh data terbaru terkait keberadaan dan sebaran mangrove.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden PMN menjadi program nasional yang sangat penting termasuk juga dalam menghadapi G-20. Kalau kita lihat di lapangan sudah banyak pengalaman dari tahun 1990-an akhir dan tahun 2003, bagaimana mentransformasi dari tambak kemudian direhabilitasi menjadi ekosistem mangrove,” tambah Menteri Siti.
Baca Juga:
Luhut Ultimatum Para Pengganggu Investasi di Indonesia
Country Dirctor World Bank, Satu Kahkonen mengapresiasi peluncuran one map policy mangrove dan kinerja pemerintah Indonesia dalam pengelolaan ekosistem mangrove. “One map merupakan satu agenda yang sangat penting langkah Indonesia dalam mengelola mangrove ke depan untuk berbagai program mangrove. Dalam tayangan dan penjelasan tampak bahwa KLHK telah mengerjakan banyak terkait mangrove. World Bank akan mendukung kerja-kerja yang sudah baik ini untuk percepatan dan untuk dukungan kepada issue global seperti ini,” Ujar Satu.
Penyusunan PMN melibatkan banyak pihak, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor SK.6/PDASHL/SET/DAS.1/2/2021 tentang Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove.
Dengan diluncurkannya Peta Mangrove Nasional, diharapkan dapat menjadi baseline baru terkait kondisi mangrove terkini yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove.
Baca Juga:
Sebelum Naikkan Harga Pertalite, 3 Hal Ini Jadi Pertimbangan Utama Pemerintah
Selain launching PMN 2021, pada kesempatan ini juga dilaksanakan penanaman mangrove oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BRGM Hartono, Country Dirctor World Bank Satu Kahkonen, Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Marfai, serta para delegasi RI yang akan mengikuti COP-26 UNFCCC di Glasglow akhir Oktober ini.
Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian arahan Menteri LHK pada Workshop Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Rehabilitasi Mangrove. Dalam arahannya Menteri LHK menyampaikan upaya pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan rehabilitasi mangrove untuk mempertahankan kestabilan bentang alam pesisir serta dalam rangka penguatan green economy.
Hadir Sebagai pembicara dalam workshop Tim World Bank Andre Aquino, Direktur Utama BPDLH Djoko Hendratto, Dirjen PPI Laksmi Dewanti, Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Prof. Satyawan Pudyatmoko, Sekertaris Utama BRGM Ayu Dewi Utari, Sekditjen PKTL Hanif Faisol Nurofiq, Direktur Perencanaan dan Evaluasi DAS Saparis Sudaryanto, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Marves Kus Prisetyohadi. [hot]
