Wahananews-Papua Barat | Menteri Azwar Anas berbagi Tips agar Pemerintah Daerah aktif kembangkan Inovasi.
Dikenal dengan ragam inovasi yang diciptakan sejak menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berbagi tips untuk mengembangkan ide memunculkan terobosan.
Baca Juga:
Sebanyak 3,6 juta Pelamar, Menteri Anas: Pastikan Kelancaran Seleksi CASN 2024
Hal tersebut disampaikannya dalam Lokakarya Peer to Peer Learning Pembentukan dan Pengembangan Innovation Hub di Sumatra Utara, Banten, Kalimantan Barat, dan NTT Bersama USAID Erat, Selasa kemarin (27/09).
Salah satu caranya adalah dengan aktif berdiskusi dengan para pegawai yang berada di lapangan.
Pimpinan daerah sebagai lokomotif harus dapat menentukan bagaimana perubahan terjadi.
Baca Juga:
Seleksi Sekolah Kedinasan Dimulai Hari Ini, Menteri PANRB: Negara Jamin Rasa Keadilan dan Tidak Ada Titipan
"Pimpinan harus sering ketemu stafnya, bukan hanya dengan sekda saja sehingga bisa memotret masalah dari berbagai lapisan,” ujarnya.
Dengan sering bertemu staf tersebut, dikatakan Menteri Anas, bisa membuat para kepala daerah mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi instansinya.
Adanya diskusi dari setiap layer birokrasi tersebut bagi Anas dapat dijadikan kesempatan bagi pemimpin daerah untuk mengubah proses bisnisnya dan menetapkan skala prioritas.
Menteri Anas menilai bahwa pemerintah daerah harus mengubah orientasi reformasi birokrasi.
“Tak hanya tentang tunjangan kinerja, tapi reformasi birokrasi adalah bagaimana agar organisasi kita berjalan dengan efisien,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Anas juga mengimbau agar tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai penghambat untuk berinovasi, terutama dalam hal penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dengan prinsip melayani, pemerintah daerah diminta jeli melihat kesempatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik di satu tempat.
Menyontohkan MPP Banyuwangi, ia mengatakan MPP pertama yang berdiri di klaster kabupaten tersebut dapat berdiri dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada.
“Bangunan (MPP) itu nomor 2, yang penting bisa melayani. Pelayanan publik yang mesti dikerjakan pun sederhana saja, salah satunya melayani dengan senyum,” pungkasnya. [hot]
