Fakfak, WahanaNews-Papua Barat | Tiga Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak menyatakan setuju dan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Fakfak Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Fakfak, Kamis (8/6/2023).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Fakfak, Samaun Hegemur, dihadiri Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom, Tiga Fraksi tersebut menyampaikan catatan dan rekomendasi kepada Bupati Fakfak.
Baca Juga:
Tingkatkan Akuntabilitas: 11 Rekomendasi DPRD Terkait LKPj Wali Kota Banjarbaru Tahun 2023
Catatan dan rekomendasi disampaikan untuk dilaksanakan oleh eksekutif dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Fakfak.
Fraksi Kebangkitan Gerakan Demokrasi melalui juru bicaranya Muhamad Rusdi Faruk memberikan banyak catatan dan rekomendasi antara lain membangun lapangan upacara HUT Proklamasi di Distrik Bomberay.
Pemerintah melakukan MOU dengan Politeknik Pelayaran Sorong mengakomodir 2 siswa Asli Papua yang bermarga Namudat dan Mohmiangga.
Baca Juga:
Pj Gubernur Kaltim Sampaikan LKPj Pemerintah Daerah Tahun 2023 ke DPRD
Meminta Pemkab Fakfak agar memperhatikan 10 Anak Asli Papua yang diperkuliahkan untuk menunjang pekerjaan Investasi Perusahaan Udang yang akan masuk di Distrik Fakfak Timur.
Membangun jalan lintas dari Teluk Patipi ke Distrik Furwagi hingga Siboru, Pemkab Fakfak dapat memperhatikan pembiayaan semua mahasiswa kota studi yang tersebar di seluruh Provinsi baik biaya perkuliahan maupun asrama yang ditempatinya.
Merekomendasikan kepada Pemkab Fakfak membentuk MoU untuk tahun ajaran baru terhadap penerimaan siswa baru Yayasan Astha Hannas di Subang Jawa Barat dan SMA Taruna di Magelang Jawa Tengah terhadap Anak-anak Asli Papua Fakfak.
Sementara Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Marselus Rahamitu juga memberikan banyak catatan dan rekomendasi antara lain setiap OPD penghasil PAD agar dapat memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk periode berikutnya serta diharapkan Kepada Bupati dan Wakil Bupati agar dapat menempatkan ASN sesuai bidang keahlian yang dimiliki agar benar-benar dapat mengaplikasikan keahlian sesuai bidang pekerjaannya, sehingga berdampak pada capaian target OPD yang bersangkutan.
“Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk segera melakukan evaluasi pelaksanaan sistem belajar mengajar di masing-masing jenjang pendidikan, termasuk melakukan evaluasi terhadap kapasitas dan kapabilitas Kepala Sekolah dan Guru,” ujar Marselus.
Selain itu, sambung Marcselus perlu juga dievaluasi kembali penyebaran guru maupun siswa di setiap sekolah agar dapat dicapai rasio ideal guru dan murid sesuai jumlah maupun kompetensi yang tersedia.
“Menurut kami, Pemkab Fakfak wajib menjamin kualitas pendidikan bagi masyarakat guna menciptakan generasi masa depan Fakfak yang cerdas,” kata dia.
Kepada instansi teknis terkait lebih serius melaksanakan program dan kebijakan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Fakfak karena dikhawatirkan hal ini dapat berdampak terhadap kualitas generasi anak-anak Fakfak dimasa yang akan datang.
“Memperhatikan pemasangan instalasi pipa air di wilayah Kampung Tanama Atas yang belum tuntas sesuai peta perencanaan jaringan pipa ke daerah layanan, maka Fraksi NasDem merekomendasikan agar segera dilanjutkan pemasangan intalasi pipa di Kampung Tanama Atas sesuai perencanaan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat melayani kebutuhan masyarakat sekitar akan air bersih dari PDAM,” pintanya.
Sedangkan, juru bicara dari Fraksi Karya Pembangunan melalui juru bicaranya Abdul Gani Ishak Bauw memberikan banyak catatan dan rekomendasi diantaranya akumulasi progres capaian Program dan Kegiatan di setiap OPD di tahun anggaran 2022 ditinjau dari sisi Presentase, output dan capaian kinerja sangat variatif dari setiap OPD rata-rata capaian 90 persen sampai 100 persen.
Namun bila ditelaah secara spesifik progres capaian pertiap Program dan Kegiatan di setiap OPD masih terdapat capaian Presentase, output dan capaian Kinerja yang hanya 50 persen bahkan ada progres capaian Program dan Kegiatannya yang nol persen.
Seperti yang ditemukan pada Dinas Kesehatan sebagaimana uraian program atau kegiatannya yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat alokasi anggaran Rp7.010.519.770,-.
Adapun untuk Kegiatannya yaitu Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah. Terhadap hal tersebut Fraksi Karya Pembangunan merekomendasikan agar dikemudian hari program atau kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan untuk dapat dilaksanakan.
Fraksi Karya Pembangunan menyarankan Kepala DPMK selaku instansi teknis agar berkoordinasi dengan TAPD untuk mengalokasikan Pembiayaan penyusunan Produk Hukum yakni Raperda Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Fakfak (P3MHAF) pada alokasi anggaran Perubahan Tahun 2023 dan atau memprioritaskan agar mengalosikan pada APBD 2024.
“Bahwa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, maka Fraksi Karya Pembangunan merekomendasikan agar Pemerintah daerah melalui DPMK segera mengalokasikan Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung serentak bagi Kampung yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung di Tahun 2023 dan 2024,” ujarnya.
Adapun Terhadap data sebaran jumlah ASN di Kabupaten Fakfak yang di sampaikan dalam dokumen LKPJ yakni berjumlah 4.074 orang di tahun 2022, Fakraksi Karya Pembangunan mengharapkan Pemda juga menyampaikan jumlah tenaga Honorer yang tersebar di tiap OPD pada tahun 2022 hingga saat ini di Tahun 2023.
“Fraksi Karya Pembangunan merekomendasikan agar Bupati dan wakil Bupati melalui Pimpinan OPD terkait untuk melakukan inventarisasi Saran dan Prasarana yang telah dibangun, baik yang bersumber dari dana APBD 2022 maupun ABPN untuk ditindaklanjuti proses pengalihan assetnya ke daerah, supaya dapat dimanfaatkan sesuai fugsinya dan agar tidak terbengkalai hingga mudah rusak,” kata dia.
Terhadap kejadian bencana Alam di beberapa wilayah kabupaten Fakfak di Tahun 2022 yang belum tertangani secara tuntas, agar Bupati dan Wakil Bupati melalui OPD terkait segera dapat menindaklanjuti penanganannya seperti di Tanjung Wagom, Kokas dan kampung Malakuli.
“Terhadap Penyelesaian status Tanah sekolah SMK Negeri 1 Fakfak, yang berlokasi di Kampung Perwasak, Distrik Fakfak Barat, yang pada tahun 2022 lalu sempat diselesaikan, namun beberapa saat di tahun 2023 ini kembali dipalang, Untuk itu Fraksi Karya Pembangunan Merekomendasikan kepada Bupati dan Wakil bupati melalui OPD teknis terkait untuk segera melakukan langkah-langkah penyelesaiannya yang tuntas, baik secara persuasif melalui Hukum Adat maupun Hukum Pemerintah yang berlaku,” pintanya.
Terhadap pengusulan pengalokasian Dana Hibah daerah yang diperuntukkan pada KPUD Fakfak dan Bawaslu Fakfak guna menunjang pada penyelenggaraan Pemilu 2024, terhadap hal tersebut Fraksi Karya Pembangunan sangat mendukung dan merekomendasikan agar eksekutif melakukan pengakajian dan rasionalisasi secara cermat terhadap usulan Pembiayaannya tersebut.
“Adapun sebagai bagian dari keberlangsungan proses pembangunan bandara Siboru, Fraksi karya Pembangunan merekomendasikan agar eksekutif konsisten dan berkomitmen untuk pengalokasian Pembiayaan tidak hanya hingga Peresmiannya, namun juga konsisten mengalokasikan pembiayaan Pemeliharaan pada setiap tahun Anggaran,” imbuhnya.
Fraksi karya Pembangunan juga merekomendasikan eksekutif melalui instansi teknis dan Instansi lainnya secara terintegrasi berkolaborasi untuk serius menindaklanjuti sosialisasi, penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat Fakfak pada sektor industri Pariwisata yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga tidak terkesan seremonial dan mengejar target publikatif belaka.
“Sebagai wujud dan komitmen serius kita berasama, maka Fraksi Karya Pembangunan merekomendasikan kepada eksekutif untuk mengalokasikan pembiayaan untuk menunjang kerja Tim DOB Kabupaten Kokas dan Provinsi Papua barat Tengah,” cetusnya.
Terhadap keberadaan kelanjutan dan keberlangsungan Investasi didaerah di beberapa sektor diantaranya sektor Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Migas, Industri Pabrik Pupuk Kaltim, Fraksi karya Pembangunan mengharapkan agar Pemerintah Daerah sungguh-sungguh dan serius memfasilitasi dan tansparan mengajak partrisipasi masyarakat Adat dan kelembagaan Adat.
“Fraksi Karya Pembangunan mengharapkan dan merekomendasikan agar adanya transparansi dan kejelasan status Beraktivitasnya PT. Karas Industri Papua yang sedang beroperasi di Karas pada bidang usaha Pengelolaan Hutan kayu di area HPH Prabu Alaska, sebab hingga kini minim sekali sosialisasi dan informasi terhadap keberadaan Perusahan tersebut berkaitan ijin-ijin maupun aspek ketenagakerjaannya, begitupun terhadap jaminan atas kak-hak Masyarakat adat setempat,” tandasnya.
Bupati Fakfak Untung Tamsil dalam sambutannya dibacakan Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom tegas meminta pimpinan OPD wajib memperhatikan rekomendasi DPRD Kabupaten Fakfak yang dibacakan masing-masing Fraksi Dewan.
"Perlu kami sampaikan bahwa subtantif LKPJ kepala daerah kepada DPRD Kabupaten Fakfak adalah capaian kinerja masing-masing OPD, tindak lanjut masing-masing OPD terhadap rekomendasi DPRD Kabupaten Fakfak tahun sebelumnya serta permasalahan dan solusi penyelesaiannya,” demikian Wakil Bupati Yohana Hindom. [hotbert purba]
