Wahananews-Papua Barat | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), berkomitmen mencetak sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang dinamis, produktif dan bertalenta global untuk wujudkan blue economy.
Pada Konferensi Pers Capaian Kinerja KKP Semester I Tahun 2022, Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta tegaskan bahwa, saat ini BRSDM tengah bertransformasi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), seiring adanya transisi kelembagaan riset.
Baca Juga:
KKP Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Rampung Maret 2024
Transformasi tersebut merupakan langkah nyata BRSDM dalam meningkatkan pengembangan SDM guna mendukung implementasi program prioritas KKP berbasis blue economy yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
"Dalam mengimplementasikan blue economy, KKP memiliki lima program terobosan yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; perluasan wilayah konservasi laut (30 persen luat laut NKRI); pengembangan budidaya laut, pesisir dan tawar; pengelolaan sampah laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil," terang Nyoman.
"Program tersebut tentu dapat terwujud melalui dukungan dan peran SDM KP yang terus dikembangkan kompetensinya oleh BRSDM melalui konsep Infinity dengan padanan komponen penting, yakni pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan inkubasi bisnis," lanjutnya.
Baca Juga:
Menteri KKP Ungkap Maling Ikan di Laut RI: Rumah di PIK Punya 80 Kapal
Di bidang pendidikan, sistem vokasi menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan yang dapat terserap di dunia usaha dan industri, serta yang mampu menciptakan peluang usaha.
Strategi BRSDM dalam pencapaian pendidikan kelautan dan perikanan yang kompeten dan berdaya saing, mencakup pembangunan sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis industri, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, metode pembelajaran menggunakan teaching factory, meningkatkan sarana dan prasarana, serta membangun sistem pendidikan berbasis digital dan teknologi informasi.
Saat ini KKP memiliki 20 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 11 satuan pendidikan tinggi, yakni 10 Politeknik dan 1 Akademi Komunitas, serta 9 satuan pendidikan menengah, yakni Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM).
Jumlah peserta didik aktif saat ini mencapai 7.335 orang.
Sementara itu jumlah lulusan dari sejak berdiri satuan pendidikan hingga sekarang mencapai 50.984 orang, terdiri dari 19.292 lulusan pendidikan tinggi dan 31.692 lulusan pendidikan menengah.
Pada Semester I Tahun 2022, capaian lulusan SUPM mencapai 845 orang yang juga telah dibekali dengan sertifikat kompetensi, di mana 333 lulusan telah terserap pada dunia usaha dan dunia industri, baik dalam maupun luar negeri seperti Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Taiwan.
Sementara untuk satuan pendidikan tinggi baru akan melaksanakan wisuda secara bertahap pada Semester II Tahun 2022. Capaian lainnya yakni terdapat 140 aparatur KKP yang diberikan beasiswa.
“Sejalan dengan transformasi kelembagaan, satuan pendidikan BRSDM bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia, dalam rangka meningkatkan standarisasi mutu penyelenggaraan pendidikan, pemerataan anak pelaku dalam memperoleh kesempatan pendidikan, serta pengelolaan kelembagaan yang lebih efisien,” terang Nyoman.
Transformasi pendidikan, dilaksanakan melalui pembentukan Program Studi di Luar Kampus Utama, dengan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta menjadi kampus utama.
Tahap pertama, pembentukan PSDKU terlaksana di Akademi Komunitas KP Wakatobi dan lima SUPM yaitu Ladong, Pariaman, Kotaagung, Tegal dan Waiheru.
Tahap kedua di tahun 2023, pembentukan PSDKU terlaksana di delapan Politeknik KP, yakni Bitung, Sorong, Kupang, Bone, Karawang, Pangandaran, Jembrana dan Dumai. Pada tahap ketiga di tahun 2024, Pembentukan PSDKU terlaksana di satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), yakni Politeknik KP Sidoarjo.
Di bidang penyuluhan, BRSDM saat ini didukung sekitar 6.493 penyuluh perikanan yang berasal dari sembilan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) di seluruh Indonesia, yakni Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, Ambon, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, dan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros.
Pada Semester I Tahun 2022, bidang penyuluhan berhasil melatih 9.458 masyarakat KP, melatih 1.720 ASN KKP, menghasilkan 403 sertifikasi kompetensi, 135 kelompok yang meningkat kelasnya, 26.007 kelompok yang disuluh, serta menumbuhkan 1.737 kelompok baru.
‘’Sebagai wujud akselerasi program prioritas yang digaungkan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, yakni pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal serta dalam rangka memperkuat kemandirian desa yang berbasis usaha perikanan, BRSDM tengah mengembangkan Smart Fisheries Village, dengan Desa Panembangan, Banyumas, sebagai pilot project,’’ tutur Nyoman.
SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan dan satuan kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berbasis pada penerapan benih unggul, teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna, keberlanjutan, serta meningkatkan ekonomi yang berada di tengah-tengah program kampung perikanan budidaya dan Desa Inovasi atau Desa Mitra.
Pengembangan SFV berbasis pada teknologi informasi dan telekomunikasi serta manajemen tepat guna yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
SFV memadukan program-program prioritas KKP terkait pembangunan kampung budidaya dan juga program-program sebelumnya yang dimiliki BRSDM yaitu Desa Inovasi dan Desa Mitra.
“Bisnis proses SFV juga tidak lepas dari core BRSDM yakni kolaborasi fungsi antara Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan, serta Inkubasi Bisnis/UMKM Modern, yang berperan dalam menciptakan ekonomi tumbuh, masyarakat bekerja, lingkungan lestari, dan berbasis digital. Melalui SFV, kami ingin membangun dari hulu sampai hilir dengan memasukan aspek-aspek teknologi dan manajemen tepat guna yang diharapkan ini dapat memberikan pengungkit dorongan bagi pembangunan desa ke depan,’’ ucap Nyoman.
Kolaborasi yang terlaksana dalam pembangunan SFV, diantaranya kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait penyediaan data potensi desa, pemberian rekomendasi desa SFV, sinergitas kegiatan pendamping desa dan penyuluh perikanan, sinergitas kegiatan dengan Desa Cerdas serta alokasi dana desa untuk kegiatan SFV.
BRSDM turut menggandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam hal pendampingan pembentukan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder dan sinergitas kegiatan penyuluh koperasi dan penyuluh perikanan.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga turut andil dalam kerja sama ini dalam hal pendampingan pembentukan Desa Wisata, pendampingan inisasi Start Up Kelautan dan Perikanan, dan pendampingan peningkatan kualitas produk UKM.
BRSDM juga bekerja sama dengan Minapoli dalam hal memberikan pelatihan dan pendampingan untuk peningkatan kualitas UMKM, serta memasukkan UMKM KP dalam jaringan Minapoli.
Dengan XL Axiata, BRSDM berkolaborasi dalam hal sinergitas kegiatan SFV dengan Desa Digital Nusantara XL di kawasan pesisir. Sementara itu dengan PT Telkom Indonesia, kerja sama terlaksana dalam hal pendampingan pembentukan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder serta sinergitas kegiatan Penyuluh Koperasi Lapangan dan Penyuluh Perikanan.
BRSDM juga menggandeng SCCIC Perguruan Tinggi Indonesia dalam hal sinergitas kegiatan SFV dengan Smart City SCCIC pada lokasi Indramayu.
Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat, dalam hal alokasi dana desa untuk kegiatan SFV, menyediakan lokasi pelatihan dan menyiapkan pelaku utama KP untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan, hingga menyediakan lokasi untuk menjadi Command Center Desa.
Sebelumnya, pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM menuju BPSDM Tahun 2022, 2 Agustus 2022, Menteri Trenggono menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul.
BRSDM yang nantinya bertransformasi menjadi BPSDM, harus dapat merumuskan rencana aksi yang implementatif dan konkrit.
Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam program prioritas KKP dan menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemanfaatan inovasi teknologi. [hot]
