Sebagai salah satu program skala prioritas, bidang laingkungan hidup dan pertanahan sudah saatnya menjadi titik sentral dimulai pembangunan berkelanjutan di provinsi Papua Barat dengan didukung prioritas program kegiatan dan priorotas kebijakan anggaran secara maksimal.
Dengan prioritas kebijakan anggaran tersebut, DLHP diharapkan dan dituntut untuk mampu menciptakan dan memberikan serta menyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan terintegrasinya program kegiatan dari hulu hingga hilir.
Baca Juga:
Wujudkan 2.537 Program TJSL Sepanjang 2022, Dirut PLN Paparkan Hal Ini
“Kondisi Lingkungan Hidup saat ini cukup memprihatinkan, khususnya terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan rendahnya ketaatan berusaha serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun masih minimnya dukungan Kebijakan Anggaran bagi DLHP.
Sehingga DLHP dituntut untuk melakukan evaluasi bersama dengan motivasi kehadiran P3E Papua, terkait kapasitas kelembagaan, tata kelola dan pembiayaan yang dimiliki.
Selain itu sumber pendapatan yang banyak baik sumber daya alam dan sumber daya yang belum terkelola secara baik saat ini menjadi potensi serta peluang yang terlupakan.
Baca Juga:
Data Jadi Tantangan untuk Pembangunan Kontinu, BRIN: Pemerintah Punya 85 Pusat Riset
‘’Namun mampu menciptakan kemandirian DLHP khususnya dan pemerintah daerah serta masyarakat, diataranya dalam pengelolaan laboratorium lingkungan, Pengelolan sampah dan limbah, Energi Baru Terbarukan (EBT=energy alternative), jasa lingkungan, pengelolaan taman kota, dan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) maupun pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati),” tutur Lebang
Lanjut Lebang, yang juga Ketua Produsen Pengelola Sampah Kabupaten Manokwari dan pendiri dan pembina banks sampah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Papua, mengatakan pemanfaatan teknologi menjadi penting, tentunya dengan biaya besar, seperti pengelolaan sampah, limbah dan pengelolaan laboratorium lingkungan. [hot]
