Wahananews-Papua Barat | Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta semua pihak untuk mengenali modus-modus yang dilakukan mafia tanah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan RB Agus Widjayanto menyoal mafia tanah yang terjadi pada selebritas Nirina Zubir, di program Berita Utama KompasTV, Jumat (19/11/2021).
Baca Juga:
Terkait Penyidikan Kasus korupsi Truk, KPK Panggil Pegawai Basarnas dan BPN
“Memang tidak mudah bagi BPN ini untuk mengantisipasi ya, kalau diajukan balik nama, kita bisa bobol juga kalau dalam balik nama,” ujarnya.
Atas dasar itu, Agus menuturkan untuk mengantisipasi balik nama tanpa persetujuan yang berhak, pemilik juga harus melakukan upaya pencegahan.
“Jadi sebetulnya supaya kita untuk mengantisipasi itu, tidak bisa BPN sendiri. Harus dari pemilik tanahnya juga harus melakukan upaya-upaya pencegahan,” katanya.
Baca Juga:
ATR/BPN Muna Barat Gelar Deklarasi Tuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2025
“Misalnya jika akan memberikan kuasa, pelajari dulu dokumen surat kuasa yang dibuat. Kadang-kadang kita bicara, yang kita bicarakan belum tentu yang ditulis. Yang ditulis enggak diperiksa lagi, bobol juga dia.”
Kemudian, Agus menuturkan penting untuk dilakukan bagi pemilik tanah untuk tidak dengan mudah memberikan sertifikat kepada pihak lain.
“Jangan mudah menyerahkan sertifikat kepada orang lain,” ucap Agus.
“Kemudian juga ada PPAT, PPAT itu kepanjangan tangan dari BPN loh, kita mendelegasikan sebagian kewenangan BPN itu kepada PPAT untuk membuat akta.”
Oleh karena itu, sambung Agus, PPAT harus memastikan ketika membuat akta jual beli pihak-pihak yang melakukan transaksi apakah betul-betul yang berhak atau berwenang.
“Dia (PPAT) harus cek KTP-nya, sesuai enggak dengan ini dan juga para pihak harus melakukan jual beli itu harus bersama-sama ketika membuat akta bersama-sama di hadapan PPAT, dibacakan oleh PPAT akta-nya,” jelas Agus.
Di samping itu, sambung Agus, BPN juga sudah melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir pergerakan dari mafia tanah.
Antara lain dengan melakukan digitalisasi dan ke depan akan juga dilakukan sistem biometric.
“Agar kita bisa mendeteksi langsung daripada KTP itu dengan mata, ini kita juga perlu kerja sama dengan Dukcapil,” katanya.
Sebagai informasi, mafia tanah memang menjadi persoalan pelik yang kini menjadi prioritas untuk ditangani dalam pekerjaan pemerintah.
Pasalnya, akibat mafia tanah banyak orang yang mengalami kerugian. Pernah diberitakan media sebelumnya, antara lain menimpa Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Kemudian yang terbaru dialami selebritas Nirina Zubir. [hot]
