WahanaNews-Papua Barat I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak, Papua Barat berencana akan membangun pos pantau laut di Pulau Pisang, saat ini lagi ramai diperbincangkan warganet Fakfak di laman medsos. Banyak warganet mempertanyakan urgensi pembangunan Pos Pantau laut tersebut.
“Bangun pos itu apa untungnya untuk masyarakat Fakfak, belum lagi biaya pembangunan dan operasionalnya”, kata Hranyen di medsos.
Baca Juga:
Wakil Bupati Fakfak Mengukuhkan Badan Pengurus Lembaga Adat Perempuan Papua (LAPEPA) Kabupaten Fakfak
Lain hal ketika diminta tanggapan dari Conservation International Indonesia (CII), Nur Ismu Hidayat selaku Manager Koridor Kaimana-Fakfak mengatakan pembangunan pos akan bermamfaat sebenarnya, semakin banyak pos semakin bagus, yang perlu diperhatikan bagaimana melibatkan masyarakat dan prosedur dilapangan.
“Kita kuatir ketika pos dibangun, tetapi pembekalan sedikit dan bisa dibilang jadi terbengkalai, jadi bingung menggunakan pos seperti apa” , kata Nur Ismu Hidayat.
Dalam pengelolaan pos setelah dibangun, prosedur seperti apa dan anggaran dari mana, itu semua harus jelas. Jadi pembangunan pos pantau laut harus punya pertimbangan matang dan apa yang menjadi urgensinya, pungkasnya.
Baca Juga:
Tinjau Pembangunan Pasar Thumburuni Fakfak, Wakil Bupati Keluhkan Kinerja Pihak Ketiga
Memang kerinduan masyarakat di Pulau Pisang ada pos, kalau ada maksud Bupati membangun pos, itu sangat bagus sekali, tapi dengan pertimbangan yang matang seperti apa pengelolaan dan pendanaannya, terang Nur Ismu Hidayat kepada Wahananews.co, Sabtu (9/19).
Ia mengaku, Pulau pisang adalah pulau konservasi termasuk pengelolaan suaka margasatwa laut dibawah kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, di bawah BKSDA Papua Barat dengan pengelolaan resort Fakfak.
Pulau pisang harus dipertahankan alami, tidak ada pemamfaatan pemukiman dan harus sesuai dengan blo-blok yang ditetapkan dan sudah dikaji untuk mempertahankan fungsi keaslian dan alami pulau tersebut, tutup Nur Ismu Hidayat. [hot]
