Papua-Barat.WahanaNews.co, Sorong - Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 menjadi momen bersejarah bagi Papua Barat Daya, salah satu provinsi termuda di Indonesia.
Sebagai provinsi yang baru dibentuk, Pilkada ini tidak hanya menentukan pemimpin pertama untuk Papua Barat Daya tetapi juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Baca Juga:
Pj Gubernur Papua Barat Daya Pantau Pendistribusian Logistik Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tambrauw
Warga Papua Barat Daya memiliki kesempatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di lima kabupaten, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di satu kota.
Persiapan Pilkada serentak di Papua Barat Daya menjadi perhatian utama semua pihak, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musa'ad, M.Si., sebagai pemimpin sementara.
Ia bertanggung jawab memastikan semua tahapan Pilkada berjalan lancar, mulai dari distribusi logistik hingga pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
Baca Juga:
Pj Gubernur Papua Barat Daya Pantau Kesiapan Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Maybrat
Kesiapan ini diwujudkan melalui koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari TNI dan Polri.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad (kiri) menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (27/11/2024). (Foto: WahanaNews/Istimewa)
Pada Rabu 27 November 2024, rangkaian kegiatan monitoring dan peninjauan TPS di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong dilakukan langsung oleh Pj Gubernur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Monitoring ini bertujuan memastikan kesiapan logistik, kelancaran proses pemungutan suara, serta keamanan selama pelaksanaan Pilkada.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi simbol nyata kehadiran pemerintah dalam mengawal proses demokrasi di wilayah Papua Barat Daya.
Pilkada serentak ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan refleksi dari kematangan demokrasi di Papua Barat Daya.
Dengan mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diharapkan Pilkada ini menjadi landasan kuat untuk membangun pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Pada pelaksanaan monitoring TPS, Rabu, 27 November 2024, pukul 09.26 WIT, Dr. Drs. Muhammad Musa'ad, M.Si., selaku Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, bersama Forkopimda dan rombongan melaksanakan monitoring peninjauan TPS.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad dengan Forkopimda. (Foto: WahanaNews/Hotbert Purba)
Kegiatan ini dilakukan di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, bertujuan memastikan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Peninjauan ini berjalan aman, lancar, dan mendapatkan respons positif dari masyarakat Kota dan Kabupaten Sorong.
Adapun TPS yang dikunjungi, yaitu; TPS 01 Aula YPK Immanuel SPG, Kelurahan Remu, Distrik Sorong Kota Sorong, TPS 02 di Jalan Selat Obi, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, TPS 04 Jalan Sagu, Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong, TPS 09 depan Kantor Lurah Aimas, Kabupaten Sorong, dan TPS 01 dekat Kantor Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad bersama Pj Bupati Sorong Edison Siagian saat monitoring dan memantau TPS di Aimas, Kabupaten Sorong. (Foto: WahanaNews/Hotbert Purba)
Rombongan yang mendampingi Pj Gubernur terdiri atas berbagai elemen pemerintahan, militer, dan lembaga penegak hukum, antara lain, Mayjen TNI (Purn) Daru Cahyono (Kabinda Papua Barat), Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla. (Pangkoarmada III), Brigjen TNI Yusuf Ragainaga (Kasdam XVIII/Kasuari), Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M. (Danrem 181/PVT), Laksma TNI Deny Prasetyo (Danlantamal XIV Sorong), Brigjen TNI Ade Ikhwan (Kemenko Polhukam), Kolonel Laut (P) Wahid Ismanto (Kanit Strategi Pertahanan), Jhony Way, S.Hut., M.Si. (Pj Sekda Papua Barat Daya), Makrun, S.H., M.H. (Kajari Sorong), Irma Riyani Soelaiman, S.Sos., M.M. (Kadis Kominfo, Papua Barat Daya), Dra. Atika Rafika, M.Si. (Asisten III Administrasi Umum Setda Papua Barat Daya), Dr. Selvyana Sangkek, S.E., M.Si. (Kakesbangpol Papua Barat Daya), Anhar Akib Kadar, S.STP., M.Si. (Karo Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya), Eltje Eda Doo, S.E., M.Si. (Karo Umum Provinsi Papua Barat Daya), Asrul Huda (Analis Kebijakan Kemenko Polhukam), dan Anggota Desk Pemilu Papua Barat Daya.
Tujuan monitoring dan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan logistik, keamanan, dan transparansi proses pemungutan suara.
Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Papua Barat Daya.
Semenrtara dukungan Forkopimda menunjukkan komitmen tinggi kepada pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang aman dan tertib.
Hal ini juga berpengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Pj Gubernur Muhammad Musa’ad sebagai pimpinan Desk Pilkada Provinsi Papua Barat Daya secara aktif memantau perkembangan di berbagai kabupaten/kota.
Pada setiap kunjungan kerjanya, ia mengajak masyarakat untuk menjaga suasana damai dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu jalannya pemilukada.
Deklarasi Pemilu Damai menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat.
Sementara, kehadiran masyarakat di TPS menunjukkan kesadaran tinggi untuk menggunakan hak pilihnya.
Menurut Pj Gubernur, monitoring dan Pantauan di beberapa titik TPS di Kota dan Kabupaten Sorong bertujuan tidak hanya untuk memverifikasi kesiapan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Tampak Kapolda Papua Barat Johnny Eddizon Isir, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Mayjen TNI (Purn.) Daru Cahyono, Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) XVIII/Kasuari Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Yusuf Ragainaga, Komandan Korem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) IIl Laksamana Muda TNI Hersan dan Danlantamal XIV Sorong Laksama TNI Deny Prasetyo. (Foto: WahanaNews/Hotbert Purba)
Hasil monitoring dan analisis situasi keamanan, semua TPS yang dikunjungi Pj Gubernur menunjukkan kesiapan maksimal, dengan pengamanan ketat dari TNI, Polri, dan Linmas. Tidak ditemukan potensi gangguan serius.
Terkait logistik dan fasilitas, KPU diberbagai wilayah di Papua Barat Daya memastikan distribusi logistik berjalan lancar tanpa kendala teknis.
Sementara, tempat terpisah di Maybrat, pada Rabu, 27 November 2024, pukul 17.00 WIT, di TPS 001 Kampung Ayawasi, Distrik Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, dilakukan mediasi oleh KPUD Maybrat bersama TNI dan Polri dengan pendukung pasangan calon nomor 2 (AMAN) yang menuntut penundaan pencoblosan.
Mereka beralasan pasangan calon lain (MUSA) telah mengklaim basis suara, sehingga memperoleh keunggulan signifikan.
Ketua KPUD Maybrat menegaskan bahwa pencoblosan berlangsung sesuai aturan, dan apabila pendukung pasangan nomor 2 tidak kooperatif, kotak suara akan diamankan ke kantor KPUD.
Atas pertimbangan keamanan, kotak suara akhirnya disegel dan dibawa ke kantor KPUD Maybrat.
Situasi di lokasi tersebut tetap terkendali dan kondusif usai mediasi.
Terkait tantangan dan solusi, beberapa tantangan utama meliputi potensi kerawanan konflik, keterlambatan distribusi dana hibah, dan koordinasi di enam kabupaten/kota di wilayah Papua Barat Daya.
Namun, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah memberikan pendampingan langsung untuk mengatasi kendala.
Memastikan bahwa seluruh dana hibah tersalurkan sesuai kebutuhan, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu juga menjadi prioritas melalui pelatihan bagi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan tanpa hambatan.
Sinergi antara KPU, Bawaslu, TNI-Polri, dan pemerintah daerah perlu terus dipertahankan hingga tahapan akhir Pilkada.
Pemerintah daerah mengedukasi masyarakat terkait pentingnya partisipasi aktif dalam pemilukada sangat perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kedewasaan berdemokrasi.
Pemerintah dan KPU perlu mengevaluasi jalur distribusi logistik untuk memastikan efisiensi dan ketepatan waktu di masa mendatang.
Penyelenggara Pilkada perlu segera menjadwalkan ulang pencoblosan yang tertunda di TPS 001, paling lambat pada 28 November 2024.
Penguatan pengamanan di TPS bermasalah dengan menambah jumlah personel keamanan, berkoordinasi dengan Pemda, penyelenggara Pemilu, dan Forkopimda.
Sehingga dapat disimpulkan monitoring dan peninjauan TPS oleh Pj Gubernur dan Forkopimda Papua Barat Daya menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk menjamin kelancaran dan keamanan Pilkada 2024.
Dengan koordinasi yang baik, semua tahapan Pilkada dapat berlangsung aman, tertib, dan transparan.
Keberhasilan ini mencerminkan kesiapan Papua Barat Daya sebagai daerah yang terus maju dalam mengelola agenda demokrasi.
Persiapan yang matang dan sinergi lintas sektor menjadikan Pilkada Serentak 2024 di Papua Barat Daya sebagai model pelaksanaan demokrasi yang inklusif dan damai.
Meski tantangan tetap ada, upaya yang terkoordinasi telah meningkatkan keyakinan bahwa proses pemilukada berlangsung sukses.
Kolaborasi antar pihak merupakan fondasi penting bagi keberhasilan agenda demokrasi di wilayah Papua Barat Daya.
Demikian disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi dan diskusi dalam Rapat Koordinasi pelaksanaan Pilkada 2024 di Papua Barat Daya.
Sumber : Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Selvyana Sangkek, S.E., M.Si.
[Editor/Redaktur: Hotbert Purba]
