Papua-Barat.WahanaNews.co, Sorong - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo bersama pimpinan dan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua Barat Daya.
Kunker tersebut dalam rangka monitoring perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu agenda dalam kunker ini yakni menyerap aspirasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya.
Baca Juga:
Wamendagri Tegaskan Komitmen Pemerintah Percepat Proses Pembangunan di 4 DOB di Papua
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Wempi mengatakan hal itu menjadi spirit sekaligus koreksi yang membangun untuk melakukan akselerasi percepatan pembangunan.
Terlebih mengurus pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang menyangkut kepentingan publik bukanlah persoalan gampang.
“Karena kalau tanpa koreksi kan kita tidak tahu bahwa kita sudah berjalan sejauh mana,” ujar Wempi usai mendampingi Komisi II DPR RI pada Agenda dengar Pendapat MRP Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Aston, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/5/2024).
Baca Juga:
34 Anggota MRP Periode 2023-2028 Resmi Dilantik Wamendagri
Dia menjelaskan, aspirasi yang disampaikan merupakan pengingat bagi pemangku kepentingan bahwa ada kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur yang perlu diperhatikan.
Terlebih Pemilu 2024 telah berlangsung dan anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya pun telah dilantik, tapi kantornya belum ada.
Dia menegaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah menganggarkan kebutuhan berbagai pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami optimis, saya diberi tugas oleh Bapak Mendagri untuk mengawal, menjadi ketua tim asistensi, saya sudah menyampaikan bahwa ini menjadi tugas dan tanggung jawab saya juga ikut proses percepatan, ini perlu kita lakukan,” jelas Wempi.
Tidak hanya terhadap MRP Provinsi Papua Barat Daya, respons positif juga disampaikan Wempi ketika menerima berbagai aspirasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Pihaknya ingin membangun optimisme terhadap para pemangku kepentingan di provinsi tersebut.
“Tugas kami, bagaimana mendorong teman-teman koreksi itu kita terima, kemudian kita rapatkan barisan untuk kita lakukan akselerasi percepatan menggandeng semua Kementerian dan lembaga, lebih khusus di Kementerian PUPR,” demikian Wempi.
Forum tersebut dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang.
Sebelumnya, Wempi bersama pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI meninjau lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
Peninjauan itu dihadiri seluruh kepala daerah Papua Barat Daya dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat Daya.
[Redaktur: Hotbert Purba]
