Papua-Barat.WahanaNews.co, Jakarta - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen ASN yang di dalamnya juga mengatur terkait penyelesaian tenaga non-ASN segera diselesaikan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa aturan ini harus membawa keadilan.
Baca Juga:
Pendaftaran Sekolah Kedinasan Telah Dimulai, Menteri PANRB: Jangan Percaya Ada Orang Menjamin Kelulusan
"RPP ini harus segera menemui keputusan, dan harus membawa keadilan bagi seluruh pihak," kata Menteri Anas di Jakarta, melansir laman Menpan, Selasa (11/6/2024).
Saat memimpin rapat Panitia Antar-Kementerian (PAK) di Kantor Kementerian PANRB, ia berharap memberikan kepastian hukum bagi tenaga non-ASN yang selama ini sudah mengabdi.
Menteri Anas berharap PAK ini juga memberi ketegasan dalam RPP ini. Baginya, pembahasan mengenai non-ASN ini sangat mendesak.
Baca Juga:
Aturan Hampir Rampung, Jabatan ASN Bisa Diisi Anggota TNI/Polri
Sebab, nasib jutaan tenaga non-ASN bergantung pada regulasi ini. "Ini sangat urgen untuk segera diselesaikan. Impact-nya sangat besar RPP ini," tegas Anas.
Salah satu langkah strategis pemerintah adalah dengan membuka formasi CASN dengan porsi yang cukup besar.
"Seleksi PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah,” jelas Anas.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim menegaskan, RPP ini menjadi payung hukum utama penyelesaian tenaga non-ASN. Ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada klausul pemutusan hubungan kerja secara massal.
"Sesuai arahan Presiden, penyelesaian tenaga non-ASN ini juga tidak boleh menjadi beban fiskal," ujar Hakim.
Selain itu, penyelesaian penataan tenaga non-ASN juga tidak boleh mengurangi pendapatan yang saat ini didapat oleh tenaga non-ASN. Terakhir, penataan ini harus sesuai dengan regulasi yang ada.
"Dan sesuai UU No. 20/2023 tentang ASN, penyelesaian tenaga non-ASN harus selesai pada Desember 2024," demikian Abdul Hakim.
[Redaktur: Sandy]
