PAPUA-BARAT.WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Dr Sri Mulyono mengatakan, presiden Prabowo Subianto telah memangkas anggaran Kementerian dan Lembaga Negara mencapai Rp 256,1 trilyun dan dana transfer ke daerah mencapai Rp 50,59 triliun guna melakukan efisiensi keuangan.
"Presiden Prabowo sangat paham bahwa selama ini kebocoran APBN mencapai 30% lebih," katanya Rabu 12 Febuari 2025.
Baca Juga:
Bos Texmaco Marimutu Sinivasan Buron BLBI, Ditangkap saat Mau Kabur ke Malaysia
Ia mengungkapkan, jika ada efisiensi di sejumlah Kementerian atau Lembaga dan transfer daerah program-program pembangunan akan tetap berjalan.
Menurutnya, sebenarnya ada anggaran cukup besar dan kontinu yang bisa diambil oleh pemerintah yakni cicilan hutang obligor BLBI sebesar Rp 80 triliun setiap tahun yang sudah berlangsung sejak tahun 1999 sampai 2033 mendatang.
"Logikanya sederhana yang punya hutang adalah para obligor BLBI tapi mengapa negara (rakyat) yang harus membayar hutangnya?. Konyol kan? Rakyat yang sudah menderita akibat kejahatan para obligor justru dibebani lagi wajib membayar hutang mereka sebesar Rp1000 triliun lebih yang dicicil Rp80 triliun setiap tahun selama 34 tahun," ungkapnya.
Baca Juga:
Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI Berhasil Utilisasi Rp 2,77 T Aset Properti Eks BLBI
Kata Sri Mulyono, para obligor ini kebal hukum. Mereka adalah penjahat yang selalu dilindungi dan dimanjakan oleh pemangku kekuasaan. "Karena kekayaan mereka mampu membeli segalanya".
Sri Mulyono menyatakan, jika presiden Prabowo ingin membuat dan mewariskan sejarah baru (legacy) "Indonesia Bersih, Jujur dan berkah" bisa dimulai dari sini.
"Rakyat pasti akan mendukung penuh. Pertanyaanya, apakah pemerintahan presiden Prabowo mau dan dan mampu melakukan hal tersebut. Karena para obligor BLBI adalah para konglomerat penguasa ekonomi dan politik Indonesia," terangnya.
