WahanaNews-Papua Barat | Hari Ulang Tahun (HUT) ke-104 Damkar dan Penyelamatan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah mengoptimalkan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan untuk memberikan pelayanan perlindungan kepada masyarakat.
Kepala daerah perlu memprioritaskan alokasi anggarannya untuk membuat fungsi Damkar dan Penyelamatan berjalan dan dimanfaatkan.
Baca Juga:
Mobil Muatan Bahan Bakar Minyak Terbakar BPBD Kota Binjai Menurunkan 4 Unit Mobil Pemadam Kebakaran.
Pesan itu disampaikan Mendagri dalam arahannya saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-104 Damkar dan Penyelamatan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat dikutip laman Kemendagri, pada Rabu (1/3/2023).
Mendagri juga meminta kepala daerah memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) Damkar dan Penyelamatan termasuk memperhatikan kesejahteraannya.
"Kepala daerah perlu memberikan dukungan berupa peralatan pemadam kebakaran yang memadai, sehingga kemampuan aparaturnya semakin meningkat. Terlebih, peralatan teknologi selalu berkembang termasuk di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan,", kata Mendagri Tito.
Baca Juga:
Damkar Kota Bekasi Klaim Kasus Kebakaran Menurun, Konsleting Listrik Masih Jadi Faktor Utama
Dirinya mengingatkan kepala daerah agar dapat menjaga militansi anggota Damkar. Dia juga mengingat bahwa aparatur Damkar harus tunduk pada aturan-aturan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, Mendagri meminta kepala daerah mempercepat pembentukan dan pembinaan Relawan Damkar atau Redkar hingga level pemerintahan terbawah.
Hal itu penting dilakukan demi membantu masyarakat dalam menghadapi kebakaran. Mendagri menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Redkar yang telah terbentuk di sejumlah daerah.
Di lain sisi, Mendagri menyinggung pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki organisasi Damkar dan Penyelamatan.
Pasalnya, masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki organisasi Damkar dan Penyelamatan.
Menurutnya, organisasi tersebut tetap dibutuhkan meski kepala daerah beralasan tak ada potensi kebakaran di daerahnya. Sebab, masih ada kebutuhan lain yang memerlukan tindakan penyelamatan.
“Ini tolong dibuat organisasinya, bisa berdiri sendiri, kalau beban kerjanya tidak terlalu berat bisa digabung dengan fungsi yang lain, misalnya Satpol PP, dalam satu kesatuan, tapi fungsinya tetap ada,” tandasnya. [hot]
