Papua-Barat.WahanaNews.co, Sorong - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Serahkan SK Menteri Agama kepada 5 Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menjadi sekolah negeri dibawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) Kementerian Agama.
Penyerahan SK dilangsungkan di Rylich Panorama Hotel di Kota Sorong, Kamis (21/11/2024), dihadiri Sekretaris Bimas Kristen Kemenag RI, Biro Hukum & Ortala Kemenag RI dan Kepala Kantor Kanwil Kemenag Provinsi Papua Barat.
Baca Juga:
IPHI Minta KPK Serius Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus
Sebanyak 5 Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) di Papua Barat dan Papua Barat Daya beralih status menjadi negeri, sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Agama, yaitu;
1. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Negeri Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat
2. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Negeri Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat
3. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Negeri Raja Ampat, Kapubaten Raja Ampat, Papua Barat Daya
4. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Negeri Sorong, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya
5. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Negeri Sorong Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya
Sekretaris Bimas Kristen Kemenag RI Pdt. Johni Tilaar, S.Th., M.Si., saat memberikan sambutan. (Foto: WahanaNews/Hotbert Purba)
Baca Juga:
Kuota Haji Indonesia 221 Ribu pada Haji 1446 H/2025 M
Dalam Sambutannya, Sekretaris Bimas Kristen Kemenag RI Pdt. Johni Tilaar, S.Th., M.Si., menyampaikan penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) di Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen.
Ia bilang langkah ini merupakan upaya penting dalam pengembangan pendidikan Kristen di Indonesia, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Penegerian SPPK ini mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam mendukung pengembangan pendidikan Kristen yang inklusif dan berkualitas,” kata Pdt. Johni Tilaar.
Ia menjelaskan setelah sekian lama berjuang dengan KemenPANRB, penegerian 5 Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat terwujud.
"Pada 3 Oktober 2024 lalu harapan dan kerinduan kita semua, bapak/ibu kepala sekolah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat menjadi sebuah kenyataan," ujar Pdt. Johni Tilaar.
Menteri Agama punya perhatian yang luar biasa terhadap pengembangan pendidikan Kristen di Indonesia.
"Sebelumnya hanya memiliki 3 SPKK Negeri, sekarang sudah menjadi 13 SPKK Negeri dibawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) Kementerian Agama," jelasnya.
Penyerahan SK dilangsungkan di Rylich Panorama Hotel di Kota Sorong, Kamis (21/11/2024), dihadiri Sekretaris Bimas Kristen Kemenag RI, Biro Hukum & Ortala Kemenag RI dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua Barat, juga para Kepala Kantor Kementerian Agama dan KTU dan ASN Kantor Kemenag. (Foto: WahanaNews/Hotbert Purba)
Kata dia, hal ini patut disyukuri, tidak mudah dan tidak gampang Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) untuk dinegerikan. Lewat evaluasi dan berbagai rapat, tim dapat meyakinkan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) layak dinegerikan.
“Terima kasih kepada Menteri Agama sebelumnya, Bapak Yaqut Cholil Qoumas," imbuhnya.
Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Luksen Jems Mayor mengapresiasi Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI yang dibawa Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) Kementerian Agama.
5 Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) di Papua Barat dan Papua Barat Daya beralih status menjadi negeri, menunjukkan hasil kolaborasi antara masyarakat dengan Kemenag yang merupakan kerinduan masyarakat ada pendidikan berbasis keagamaan di Papua.
Sambungnya, Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) harus berkembang di Papua menjadi satu ciri pendidikan dalam program Otsus.
"Kita ingin mencari pola pendidikan, ini direspon baik pemerintah pusat dan telah menghadirkan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat SMP, kedepan mungkin ada setingkat SMA dan Perguruan Tinggi," demikian Luksen Jems Mayor.
Pada kesempatan ini, juga dilaksanakan Dialog Moderasi dan Toleransi (Dimensi) untuk Kemaslahatan Umat bersama pemateri Kakanwil Kemenag Papua Barat, Rektor IAIN, Ketua FKUB Provinsi Papua Barat Daya dan Ketua FKUB Kabupaten Sorong.
Tampak hadir juga Kabag TU Kanwil Kemenag Papua Barat, Kepala Bidang PAK Kanwil Kemenag Papua Barat, Kepala Bidang PAK Kanwil Kemenag Papua Barat, dan para Kepala Kantor Kementerian Agama dan KTU Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Raja Ampat, Teluk Wondama, Sorong Selatan.
[Redaktur: Amanda Zebahor]
