Iskandar melanjutkan, penuntasan Menkominfo dalam proyek BTS 4G yang ditinggalkan Jhony Plate disejumlah daerah menjadi pembuka awal kinerja Budi Arie paska dilantik menjadi menteri. Kemudian lanjut Iskandar, pemberantasan judi online yang tidak terpublikasi secara terukur agar publik bisa mengujinya adalah bentuk lain penanganan yang tidak baik, sampai pada dibobolnya PDN.
"Terkait pemberantasan judi online oleh Menkominfo yang mengklaim hingga 1 September ada 3,36 juta konten judi online diblokir. Klaim itu tanpa publikasi yang bisa terukur oleh publik secara terbuka. Sehingga nyatanya, judi online masih juga tumbuh dengan subur. Ibaratnya, satu situs yang ditutup malah tumbuh seribu situs judi online baru. Pelibatan terhadap peran publik tidak diberi ruang seluas-luasnya," ungkap Iskandar.
Baca Juga:
Viral Penggerebekan Ruang Staf Khusus Mantan Menkominfo, Uang Bertumpuk
Iskandar juga mendapat informasi jika kinerja Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo terus "ditekan" untuk menggenjot perluasan akses internet di Indonesia.
"Informasi yang kami dapatkan jabatan Dirut BAKTI Kominfo hanya dikontrak per enam bulan oleh Menkominfo, apakah itu benar?. Jika benar itu terjadi apa yang bisa dilakukan seorang Dirut BAKTI Kominfo dalam waktu enam bulan itu," tegas Iskandar.
Iskandar mengaku prihatin terhadap sejumlah kegagagalan kinerja Budi Arie selama menjabat menteri sehingga menjadi beban presiden diakhir jabatannya. Dirinya meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melakukan audit secara menyeluruh terhadap anggaran negara di Kementerian Kominfo jelang akhir tahun pemerintahan Jokowi.
Baca Juga:
Budi Arie Sebut dalam Setahun RI Butuh 450 Ribu Talenta Digital
"Seharusnya Jokowi bisa landing dengan sempurna diakhir masa jabatannya. Namun, kegagalan salah satu menterinya patut diduga malah menjadi salah satu beban kinerja terberat Jokowi. Apalagi, keluarga Jokowi saat ini sarat dikritisi oleh publik," pungkasnya.
[Redaktur: Hotbert Purba]
