Papua-Barat.wahananews.co - Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus selalu mematuhi perangkat organisasi sesuai pedoman Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT).
“Karena pedoman ini juga untuk mengukur ketaatan dan kepatuhan wartawan terhadap kode etik jurnalistik,” kata Atal S Depari, Ketua Umum PWI saat Konferensi Kerja II PWI Papua Barat, Jumat (10/12/2021) di Manokwari.
Baca Juga:
PWI Gugat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu Rp 100,3 Miliar
Dikatakan Atal, PD/PRT PWI sangat jelas, anggota PWI tidak boleh menjadi pengurus partai politik dan organisasi yang berafilisiasi dengan partai politik, termasuk organisasi lainnya yang dilarang oleh Negara.
Dengan segala kreatifitas dan kearifan lokalnya, jelas Atal, PWI tentu terlibat langsung dalam keberlanjutan pembangunan di tanah Papua, termasuk SDMnya.
Ini tentu menjadi tantangan besar bagi wartawan di Papua Barat untuk lebih kreatif dan inovatif.
Baca Juga:
Ingat! FISIP UI Undang 2 Paslon Walkot Depok Diskusi, Ini Masalahnya
“Di era dirupsi media yang telah banyak muncul perusahaan pers, seolah runtuh dan tergerus, yang akibatnya berdampak pada wartawannya,” sebut Atal.
Dalam PD/PRT PWI juga menyebut, bahwa Konferensi Kerja Provinsi sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam periodisasi. Dan konferensi kerja kali ini yang kedua digelar PWI Papua Barat.
“Saya berharap konferensi kerja kali ini dapat melahirkan proyeksi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi anggota. Dan tentu juga bagi eksistensi organisasi,” harap Atal.
Ia juga berharap konferensi kerja kali ini dapat tercipta sharing dan gagasan, melahirkan program-program yang inovatif dan berkelanjutan dan atas dukungan mitra kerja PWI di Papua Barat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan meminta pers terus meningkatkan peran dalam pemberitaan yang akurat dan berimbang.
Dengan informasi hoax yang banyak menyebar di dunia maya, peran melawan hoax menjadi pekerjaan besar yang harus dihadapi pemerintah, oleh karena itu, peran dan kontribusi pers diharapkan terus membendung informasi hoax.
“Sebagaimana amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, saya mengingatkan para wartawan untuk terus meningkatkan peran, menyajikan berita, mengedukasi dan mencerahkan masyarakat. Dan menyampaikan koreksi dan menghibur,” tutur Gubernur Papua Barat dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Setda Papua Barat, Robert Rumbekwan sebelum membuka resmi kegiatan tersebut.
Gubernur mencatat tiga peran pers yang harus mendapatkan porsi besar, pertama, mengembangan jurnalisme harapan. Ini dimaksud agar di tengah badai Covid-19, masyarakat tidak boleh pasrah dan kehilangan harapan.
Kedua, beradarnya informasi hoax, sangat menganggu konsentrasi pemerintah yang tengah berjuang mengatasi permasalahan bangsa. Pers harus tampil digarda terdepan.
Ketiga, pers harus terus menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada hak layak ramai tentang kebijakan dan program pemerintah dan memberikan ruang kepada warga untuk menyampaikan aspirasi mereka, “Pers memposisikan sebagai penyambung lidah rakyat.”
Gubernur juga berharap konferensi kerja ini dapat mengevaluasi program kerja yang belum menyentuh kebutuhan publik Papua Barat akan informasi. Juga mengevaluasi program pengembangan kapasitas sumber daya manusia wartawan di daerah ini menuju insan yang profesional.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat berkepentingan dengan profesionalisme wartawan di daerah ini,” kata Gubernur.
Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengatakan, mewujudkan SDM PWI Papua Barat yang berkualitas dan kompeten sangat penting, karena saat ini setiap orang harus memiliki kualitas sehingga bisa menjawab semua tantangan tugas kedepan.
“Jadi tugas rekan-rekan wartawan juga cukup berat, bagaimana mengedukasi masyarakat, menyajikan berita-berita yang sehat jangan sampai masyarakat kita tersesat membaca berita yang begitu banyak,”kata Pangdam saat memberikan sambutan.
Ia menambahkan yang paling penting adalah sebagai agen perubahan para wartawan bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis, karena senjata pena saat ini lebih berbahaya dibanding amunisi.
“Kalau senjata pena ini disalahgunakan dengan membuat berita yang menyesatkan, hoax maka selesai kita, jadi tugas ini sangat berat disamping amanah juga tantangan kita dalam melaksanakan tugas,” ucap Pangdam.
Pangdam juga mengatakan, tugas insan pers juga mengemban tugas moral di mana harus menyajikan berita yang sehat, berkualitas, yang baik bukan menimbulkan situasi menjadi resah karena insan pers juga memberikan peran pendidikan politik bagi masyarakat.
“Insan pers juga sebagai media komunikator yang baik dengan masyarakat, dengan diberikannya kebebasan dan kemajuan pers diharapkan untuk tidak disalahgunakan dan saya berharap rekan-rekan wartawan juga harus mampu untuk melawan berita hoax, harus independen dan tetap memegang kode etik jurnalistik”.
“Ke depan saya berharap organisasi PWI dapat mengambil langkah strategi kolaborasi karena kita tidak cukup hanya dengan berdialog untuk mengeksekusi tantangan kedepan,” kata Pangdam.
Ketua PWI Papua Barat, Bustam berharap konferensi kerja kali ini dapat merumuskan agenda kerja yang efektif dan berdaya, guna mendukung kinerja wartawan dan pembangunan di Papua Barat.
“Seperti kita ketahui bersama peran pers dalam pembangunan adalah sebagai alat utama dalam mensosialisasikan, mempromosikan, mendorong, mensukseskan, mengkritisi, sekaligus memantau aktivitas pembangunan. Peran pers juga untuk mencerdaskan masyarakat, agar lebih kritis terhadap situasi yang terjadi,” kata Bustam.
Karena itu, pers tidak hanya sebagai bagian dari alat pembangunan, namun merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
PWI Papua Barat diharapkan selalu berdiri di garis depan dalam mendukung kerja-kerja pers dan pembangunan di Papua Barat.
Karena itu, kata Bustam, PWI Papua Barat dituntut memiliki program kerja yang efektif, guna mendorong tumbuhnya wartawan yang berkualitas dan kompeten, sehingga dapat melahirkan karya-karya jurnalistik terbaik.
“Dengan menghadirkan wartawan-wartawan yang profesional, maka tentu akan berimbas pada keberlangsungan pembangunan di daerah yang lebih efisien, akuntabel dan transparan,” jelas Bustam.
PWI sebagai wadah berkumpul, membina, mendidik dan meningkatkan kapasitas wartawan, perlu memainkan peran.
Oleh Karena itu, Bustam berharap mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten/Kota, agar tugas-tugas jurnalistik di wilayah ini dapat berjalan sesuai harapan bersama.
Turut hadir dalam pembukaan, Kajati Papua Barat, Asisten III Setda Manokwari dan Kabid Humas Polda Papua Barat. (hot)
