PAPUA-BARAT.WAHANANEWS.CO, Fakfak – Komisi II DPRK Kabupaten Fakfak menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah OPD di Ruang Sidang DPRK Fakfak, Selasa 23/6/2026. RDP membahas realisasi program kegiatan serta berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan hasil kunjungan kerja ke 17 distrik.
Ketua Komisi II DPRK Fakfak Muhamad Amin Samay, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan kerja anggota DPRK ke seluruh distrik di Kabupaten Fakfak. Tim dibagi per komisi bersama pimpinan DPRK untuk mengevaluasi dan memonitor langsung kegiatan di tingkat distrik sekaligus menyerap masukan masyarakat.
Baca Juga:
Senator Eka Kristina Yeimo Soroti Ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH), Papua Harus Diperlakukan Adil
“Kami kemarin telah melakukan kunjungan kerja di 17 distrik dengan membagi tim per komisi bersama pimpinan DPRK. Tujuannya untuk mengevaluasi dan memonitor secara langsung berbagai kegiatan di tingkat distrik, sekaligus mendengar pendapat dan masukan masyarakat yang ada di wilayah tersebut,” ujar Muhamad Amin Samay usai RDP dikutip Rabu.
Dari hasil kunjungan, Amin menyebut pembangunan dermaga di Kampung Fawur, Distrik Karas menjadi perhatian serius. Masyarakat setempat telah mengusulkan pembangunan dermaga lewat Musrenbang sebanyak tiga kali, namun hingga kini belum terjawab.
“Ada beberapa yang memang penting sekali, contohnya infrastruktur seperti dermaga yang ada di Distrik Karas Kampung Fawur. Menurut masyarakat setempat, usulan itu sudah masuk dalam Musrenbang sampai tiga kali, tetapi sampai hari ini belum terealisasi. Saya berharap ke depan, insya Allah pada tahun-tahun mendatang, dermaga tersebut dapat dibangun untuk menunjang aktivitas masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga:
Anggota DPR RI Komisi XIII, Maruli Siahaan, Hadiri RDP Evaluasi Kinerja Kemenkumham
Komisi II juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Amin menilai perlu kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat agar potensi perkebunan, pertanian, dan perikanan lokal terhubung langsung dengan kebutuhan dapur MBG di daerah.
Menurutnya, hasil panen petani dan tangkapan nelayan harus memiliki wadah jelas agar terserap maksimal. Dengan begitu MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi petani dan nelayan lokal.
“Kita perlu samakan persepsi kepada masyarakat yang punya potensi perkebunan, nelayan dan lain-lain, sehingga hasil panen maupun hasil tangkapan ikan bisa masuk ke satu wadah dan langsung disalurkan ke dapur-dapur MBG. Pada kenyataannya kita melihat masih banyak sayur yang tidak laku di pasar. Ini perlu kita kaji bersama agar mama-mama yang datang dari kampung maupun kepulauan bisa menjual hasil mereka dan langsung terserap,” jelasnya.
Amin turut menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir yang membutuhkan sarana penangkapan ikan dan kepiting. Warga di Distrik Kokas, Kampung Weri, Distrik Karas, Furwagi hingga Arguni masih membutuhkan perahu nelayan maupun sampan kecil sebagai transportasi dan penunjang mata pencaharian.
“Masyarakat di beberapa distrik mayoritas menggunakan transportasi laut. Mereka membutuhkan perahu nelayan maupun sampan kecil untuk menunjang aktivitas mencari kepiting dan melaut. Dari lembaga ini kami akan terus memberikan informasi dan saran kepada pemerintah agar ke depan seluruh kebutuhan masyarakat bisa mendapat perhatian dan berjalan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Fakfak,” tutup Amin.
Komisi II DPRK Fakfak akan menyampaikan seluruh temuan dan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
[Redaktur: Hotbert Purba]
