Papua-Barat.WahanaNews.co, Manokwari - Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Eduard Orocomna, ST., menanggapi berita adanya dugaan kayu ilegal dari perusahaan yang beroperasi diwilayah adat Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Berdasarkan pemberitaan yang beredar tentang dugaan adanya kayu ilegal di PT Subur Karunia Raya (PT SKR), Kata dia, apa yang disampaikan masyarakat sipil, ia sepakat karena perusahaan yang terkait kelapa sawit ini (PT SKR) telah lama beroperasi.
Baca Juga:
GAPKI Desak Pembentukan Badan Sawit Nasional di Bawah Pemerintahan Prabowo
"Saya meminta penegak hukum harus tuntaskan permasalahan ini, baik itu perusahaan PT SKR maupun PT Wanagalang Utama yang beroperasi di daerah kami Moskona. Jika izin perusahaan sudah habis tidak bisa dilanjutkan dan pemerintah perlu tinjau kembali lagi izinnya," kata Eduard Orocomna dalam keterangan tertulisnya kepada WahanaNews.co, Minggu (1/4/2024).
Lanjutnya, terkait dugaan kayu ilegal yang ditebang PT SKR di Meyado dan Barma Barat, harapannya kepada Gubernur Provinsi Papua Barat dan pejabat yang berada di Provinsi meminta adanya revisi Pergub tentang hak ulayat yang sedang digarap dinas yang berwenang.
Harus ada evaluasi dan dilihat kembali perusahaan yang ambil kayu dan betul-betul diatur dalam Pergub.
Baca Juga:
Harga CPO Naik Signifikan, Dorong Pertumbuhan Ekspor Indonesia
"Saya harap kepada Gubernur, Kepada Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau pejabat lain untuk evaluasi kembali izin perusahaan ini," ujarnya.
Menurutnya, ia sebagai anggota MRPB akan mengawal kasus ini kepada Gubernur dan meminta untuk Gubernur untuk mengontrol dengan dinas terkait dan harus dituntaskan.
"MRPB sudah mendiskusikan kasus kayu ilegal dalam grup MRPB, kita akan bahas, dan MRPB akan menyurat kepada Gubernur Papua Barat meminta beliau untuk pertemuan dengan dinas terkait untuk kontrol kepada perushaaan perusahaan yang diduga melanggar perizinan," terangnya.
Senada dengan Eduard Orocomna, perwakilan pemuda Moskona Barnabas Orocomna juga menyampaikan telah mengikuti pemberitaan perusahaan yang beroperasi di wilayah Suku Moskona, baik perusahaan kelapa sawit maupun perusahaan kayu. Kata dia Perusahaan Kayu dan kelapa sawit ini memang telah merusak hasil hutan.
"Kami masyarakat bingung, di lapangan hasil hutan mereka gusur semua bersih dan hak pembayaran hak ulayat kami tidak tau. Saya minta pemerintah harus bicara dan duduk bersama dengan masyarakat. Terkait dugaan adanya Kayu ilegal PT SKR, saya sangat setuju harus dilakukan penegakan hukum dari dinas terkait dan pihak keamanan," ungkap Barnabas.
Ia meminta Polres Teluk Bintuni harus turun tangan memeriksa perusahaan tersebut. Ulayat dari Moskona sudah tidak ada kayu lagi, sekarang perusahaan kejar di wilayah Moskona Barat arah ke gunung.
"Kami tidak mau, karena perusahaan kalau ambil kayu dia sapu semua. Contoh kami lihat di PT Wanagalang, kami minta pemerintah harus tinjau izin, untuk wilayah kami hanya untuk pembangunan pemerintah tapi untuk perusahaan misalnya PT Wanagalang tidak lagi, dan saya katakan stop, kami tidak mau muncul masalah dan kami mau aman," demikian Barnabas.
[Redaktur: Hotbert Purba]
