Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor serta validasi data yang akurat agar bantuan tepat sasaran dan transparan.
“Pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau ada kendala, sampaikan kepada RT, lurah, camat, atau DPRD setempat,” tuturnya.
Baca Juga:
Gula Kelapa UMKM Salatiga Diminati Pasar Rusia, Hasilkan MoU Ekspor Rp2,33 Miliar
Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat asli Papua (OAP) di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
“Kami berharap bantuan ini dapat menggerakkan ekonomi dan meningkatkan usaha para pelaku UMKM OAP agar semakin berkembang dan mampu bersaing,” demikian Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak, Rosani Salim.
[Redaktur: Hotbert Purba]
