WahanaNews-Papua Barat | Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/03/2022) pagi.
Arahan Presiden Jokowi menekankan bahwa target angka prevalensi stunting di tahun 2024 yakni di bawah 14 persen harus tercapai.
Baca Juga:
Pemerintah Kota Semarang Raih Penghargaan Terbaik I Penanganan Stunting di Jawa Tengah
“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,” ujar Presiden.
Presiden pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN. Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan.
“Karena belum tentu semua pengantin itu tahu meskipun punya uang banyak tapi kalau enggak tahu apa yang harus dilakukan, disiapkan, itu bisa jadi keliru juga,” tambahnya.
Baca Juga:
Bele Mo'o Sehati: Strategi Dinkes Gorontalo Tangani Stunting dengan One Stop Service
Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air.
Intervensi tersebut, lanjut Presiden, perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak agar target 14 persen di tahun 2024 tercapai.
“Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah kita tentukan,” lanjutnya.
Di akhir arahannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan BKKBN sangat baik untuk mendorong kementerian dan lembaga terkait dalam mencapai target penekanan angka prevalensi stunting tersebut.
Turut mendampingi Presiden pada agenda tersebut di antaranya Menteri Koordinator Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat. [hot]
