WahanaNews-Papua Barat | Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari prihatin dan menyesalkan adanya dugaan penembakan yang terjadi lagi di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa (9/11) terhadap seorang warga sipil bernama Agustina Undo (21) yang diduga melibatkan oknum anggota TNI yang bertugas disana.
Peristiwa penembakan yang menyasar warga sipil semacam ini bukan yang pertama dan bukan baru sekali terjadi.
Baca Juga:
Persoalkan Pelanggaran HAM, Anggota TNI Tantang BEM UI KKN di Wilayah KKB
Banyak contoh kasus telah direkam dengan baik dalam Laporan Situasi Hak Asasi Manusia (HAM) oleh organisasi non pemerintah (Ornop) seperti Perkumpulan Advokat HAM (PAHAM) di Jayapura Papua dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban tindak Kekerasan (Kontras).
Hal ini disampaikan dalam keterangan tertulis Ketua Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy, SH, Kamis (11/11).
Juga ornop internasional sekaliber Amnesti International yang kini memiliki kantor di Jakarta, Indonesia. Dalam laporan itu tercatat dari Januari hingga Desember 2020 lalu terdapat 63 kasus kekerasan aparat keamanan (TNI dan Polri) yang mengakibatkan sekitar 304 warga sipil di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) menjadi korban, kata Yan Christian Warinussy.
Baca Juga:
Penemuan Tulang Manusia: Komnas HAM Investigasi Lokasi Pembangunan Memorial Rumoh Geudong
Lebih jauh disebutkan dalam peristiwa kekerasan terhadap warga sipil di Tanah Papua tersebut, oknum anggota Polri paling banyak terlibat pada angka 33 kasus, sedangkan oknum TNI 22 kasus serta aparat gabungan TNI-POLRI 8 (delapan) kasus.
Peristiwa penembakan terhadap warga sipil berjenis kelamin perempuan atas nama Agustina Undo (21) tersebut diakui Komandan Korem (Danrem) 173/PVB Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Taufan Gastoro dalam keterangan kepada media pada Rabu (10/11) kemarin.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah jelas menyatakan bahwa dirinya akan merubah model pendekatan keamanan dalam menghadapi konflik di Tanah Papua selama ini dengan pendekatan lebih lunak.